Pada tanggal 9 Juni 1971, bekas presiden Soeharto almarhum, pidato tanpa teks dalam rangka membuka Pasar Klewer di Surakarta, Jawa Tengah. Pidato ini banyak mendapatkan komentar dan menjadi bahan diskusi banyak kalangan.

Dan Soeharto sendiri rupanya amat berkesan dengan pidatonya ini, hingga dalam otobiografinya ditulis secara istimewa. Bunyi judulnya “Gagasan di Pasar Klewer”. Soeharto bilang dengan bangga dalam tulisan itu, “Pidato saya ini merupakan dasar politik pembangunan kita.”

Di antara pidato Soeharto itu berisi pentingnya pembangunan di segela bidang. Dia menekankan pembangunan industri dengan penopang segi pertanian yang tangguh. Ditegaskan pula, perlunya pembangunan yang terus berkelanjutan.

“Mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu, tidaklah mungkin hanya dengan melaksanakan satu Pelita saja,” jelas Soeharto. Penjelasan ini tentu “aba-aba” dari Soeharto bahwa dirinya harus dipilih kembali. Pidato Pasar Klewer dilakukan sebulan jelang Pemilu 1971.

Dalam pidato itu juga dia menerangkan pentingnya hutang bagi pembangunan Indonesia. “Kalau kita terus memperbanyak hutang, itu adalah untuk mempercepat proses pembangunan,” kata Soharto.

Dan yang tak kalah penting, Soeharto melontarkan istilah “jihad” untuk melawan para penentangnya. Jika Soekarno tidak pernah mengeluarkan istilah jihad, berarti Soeharto adalah presiden pertama yang menggunakan kata istilah “agama” ini. Dan bisa jadi, lontaran jihad oleh Soeharto ini paling “menggelegar” setelah NU mengeluarkan Resolusi Jihad pada bulan Oktober 1945, untuk mempertahankan kemerdekaan.

“Saya peringatkan supaya pemimpin-pemimpin jangan mudah menghasut rakyat. Begitu pula,hendaknya rakyat jangan gampang dihasut oleh pemimpin semacam itu. Kalau toh terjadi pengacauan itu, demi kepentingan pembangunan, demi kepentingan Pancasila dan UUD ’45, tidak ada jalan lain bagi rakyat bersama ABRI-nya, harus menghadapi jihad itu dengan jihad pula,” demikian Soeharto menggunakan istilah jihad.

Lalu siapa yang akan “dijihadi” Soeharto? Tentu Soeharto tidak main-main dengan kata jihad ini. Karena jihad, seperti juga ijtihad, menyimpan makna berat dan sungguh-sungguh. Berperang dengan benar melawan musuh adalah jihad karena sungguh berat, penuh pengorbanan. Menahan nafsu pribadi itu disebut jihad karena memang berat nian. Dengan kata lain, Soeharto punya musuh yang berat, sehingga harus menyatakan jihad.

TERNYATA YANG DISASAR adalah Subhan ZE, salah seorang ketua PBNU waktu itu. Dia seorang yang pintar, berpengetahuan luas, jago pidato, masih muda, dihormati, kaya, ganteng, tapi tidak punya senjata, apalagi bala pasukan. Jika Soeharto berhasrat mematikan orang kelahiran Kudus ini, tentu gampang.

Perintahkan saja satu atau dua kopral berpistol, cegat di jalan. Dor! Dor! Dor! Lalu dikubur di hutan. Selesai! Tidak perlu menyerukan jihad lewat pidato resmi, karena gampang banget.

Tapi, bukan tidak mungkin, Soeharto melontarkan istilah jihad dengan pertimbangan yang masih mentah, tidak penting, bahkan guyon. Kan dia pidato tanpa teks, bisa saja kecletot lidah. Atau karena dia terpancing dan tak ingin kalah “keren” dengan pidato Subhan ZE.

Almarhum Subhan ZE dalam kampanye-kampanye Partai NU menjelang pemilu 1971, memang sering melontarkan istilah jihad. Ia dengan lantang mengingatkan Jenderal Amir Mahmud, Menteri Dalam Negeri waktu itu, agar menjadi wasit yang adil dan jangan main buldozer.

Subhan melancarkan kritik tajam dan menohok pada Orde Baru sudah sering, bukan saja jelang pemilu 1971. 1 Oktober tahun 1968, dalam pidato di radio menyambut hari Kesaktian Pancasila, Subhan sebagai Wakil Ketua MPRS menyuarakan bahwa Orde Baru melenceng dari kaidah-kaidah perjuangan, intrik, konspirasi,  korupsi sudah merajalela dan dipraktikkan kembali.

Dan Subhan juga merespon pidato Pasar Klewer. Ia menyayangkan Soeharto yang mengidentikkan dirinya sebagai pemberontak, sehingga harus diperangi dengan semangat jihad. Terjadilah polemik istilah jihad di koran milik NU, Duta Masyarakat. Sampai-sampai Ketua Umum PBNU Idham Chalid, menyampaikan komentar. Dengan kikuk, Idham berkata:

“Tidak tahu-menahu dan sangat menyesalkan sikap Subhan ZE, bahwa bisa saja Presiden Soeharto sebagai pemimpin nasional memberikan peringatan kepada setiap warga negaranya untuk tidak berbuat hal-hal yang dapat membahayakan negara.”

Pemilu 1971, NU menempati urutan kedua, memperoleh 58 kursi, tambah 13 kursi dari pemilu 1955. Dan Subhan adalah bintang pemilunya.

Desember 1971, NU menggelar muktamar di Surabaya. Dalam muktamar itu, ia juga jadi bintang yang bersinar, tapi tidak terpilih sebagai ketua umum, karena diganjal. Ia hanya menempati salah satu ketua. Tapi belum sebulan umur muktamar, Subhan dipecat dari ketua PBNU. Tak lama setelah itu, ia tewas sebab kecelakaan mobil, dalam perjalanan dari Mekkah ke Madinah. (Hamzah Sahal)