Jakarta, NU Online

Rois Syuriah PBNU KH Abdul Muchit Muzadi menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama (KUB) sangat riskan karena menyiratkan intervensi negara terhadap sebuah kehidupan agama.

“Intervensi itu sangat dikhawatirkan, karena akan memicu munculnya persoalan baru ketika negara harus melakukan intervensi yang mengakibatkan kehidupan beragama menjadi kerdil,” katanya di Jember, Jumat.

Ia mengemukakan hal itu menanggapi Bahtsul Masail (diskusi agama) yang dilakukan PP Nurul Islam, Antirogo, Jember bekerja sama dengan Jamaah Persaudaraan Sejati Jakarta untuk membahas RUU KUB itu di pesantren setempat (30/1).

Menurut kakak kandung ketua PBNU Hasyim Muzadi itu, bila kehidupan antar umat beragama benar-benar diatur secara formal dalam UU, maka akan menjadi tipis untuk membedakan wilayah agama dan wilayah negara.

Secara pribadi, dia mengimbau alangkah baiknya jika kehidupan antar umat beragama dibiarkan berjalan secara informal, karena prinsip dari kehidupan umat beragama adalah bagaimana menciptakan rasa hormat menghormati sehingga masing-masing penganut agama bisa menjalankan agama dengan baik dan tenang tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Oleh karena itu, ia berpendapat pembahasan RUU KUB di Pesantren Nurul Islam, Antirogo, Jember (30/1) terlalu prematur atau terlalu dini, karena hal itu masih menjadi polemik dan eksekutif serta legislatif sendiri belum menerima rancangan itu.

“Bagaimana kita harus membahas sebuah RUU bila secara prosedur hukum masih cacat, karena pihak yang berwenang seperti eksekutif yakni presiden atau legislatif (DPR) sendiri belum menerima rancangannya,” katanya.

Menurut dia, RUU KUB itu baru dikeluarkan oleh lembaga penelitian (Litbang) Departemen Agama (Depag RI) yang berarti secara hukum Menteri Agama yang seharusnya bertanggung jawab belum menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap RUU itu.

“Jika ada pihak yang melakukan pembahasan sebelum RUU KUB itu sendiri diajukan Menag atau Presiden kepada DPR RI berarti akan membuang-buang waktu dan tenaga saja. Untuk itu, kajian ini jangan dilakukan terlebih dahulu sebelum ada kejelasan soal
prosedur hukum pembuatan RUU,” katanya.

Sementara itu, forum Bahtsul Masail RUU KUB yang diikuti 21 kiai se-Karesidenan Besuki dan Probolinggo di PP Nuris (Nurul Islam), Antirogo, Jember, memutuskan penolakan RUU KUB, karena mengandung mafsadat (kejelekan) daripada maslahat (kebaikan) bagi umat.

“Keputusan penolakan RUU KUB itu akan disampaikan ke Depag RI bidang Litbang untuk dijadikan referensi,” kata ketua PCNU Jember KH Muhyidin Abdussomad. Ia menjelaskan ada beberapa pertimbangan Bahtsul Masail di PP Nuris Jember menolak RUU KUB karena terdapat pasal-pasal yang menimbulkan resiko terjadinya diskriminasi agama dengan adanya sebutan agama mayoritas dan agama minoritas.

Alasan lain, katanya, RUU itu bernuansa munculnya intervensi pemerintah terhadap pelaksanaan ajaran agama yang pada akhirnya akan membungkam kebebasan pengamalan ajaran sesuai keyakinan dan kepercayaannya.

Selain itu, lanjut Muhyidin, dalam konteks agama Islam akan menutup pengembangan ijtihad (pembaruan) yang diperintahkan Islam yakni tashwib (prinsip etis yang memungkinkan adanya nilai kebenaran dalam setiap upaya itjihad). “Yang terpenting, hal itu tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan, kerahmatan, keadilan, dan kehikmatan yang menjadi prinsip dasar syariat Islam,” katanya.(red, 31/01/2004 11:41)