Facebook” ternyata tidak saja ramai di dunia maya, tetapi juga kini ramai mewarnai wacana hukum Islam di Indonesia. Dipicu oleh hasil keputusan bahstul masa’il Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur, kemudian melebar menjadi perbincangan publik. Meski saya tidak terlibat dalam pembahasan dan perumusan, tetapi saya sudah membaca hasil keputusan mereka berikut argumen teologis dan rujukannya. Melalui tulisan ini, saya ingin memberikan penjelasan sekaligus juga catatan atas hasil bahstul masa’il itu.

Sasaran Hukum Bukan “Dzat”
Untuk menentukan status hukum sebuah obyek, perlu dibedakan antara dzat obyek itu dan pemanfaatannya. Definisi ”hukum” dalam ushul al-fiqh memang selalu terkait dengan af’al al-mukallaf (perbuatan orang yang sudah menanggung akibat hukum). Sasaran hukum adalah perbuatan mukallaf, bukan benda, alat, media, atau dzat.


Para pembahas dan perumus bahstul masa’il FMP3, hemat saya, juga telah tepat memposisikan sasaran hukum. Lihatlah fokus masalah yang mereka bahas, ”Bagaimana hukum PDKT (maksudnya pendekatan-penulis) via HP (telpon, SMS, 3G, chatting, friendster, facebook, dan lain-lain) dengan lawan jenis dalam rangka mencari jodoh yang paling ideal atau untuk penjajakan dan pengenalan lebih intim tentang karakteristik kepribadian seseorang yang diminati untuk dijadikan pasangan hidup, baik sebelum atau pasca khitbah?” Jadi, fokus masalahnya adalah PDKT yang dilakukan oleh seseorang (af’al al-mukallaf) melalui HP atau internet.

Dengan 10 kitab kuning yang menjadi referensi, jawaban mereka adalah ”Komunikasi via HP pada dasarnya sama dengan komunikasi secara langsung. Hukum komunikasi dengan lawan jenis tidak diperbolehkan, kecuali ada hajat seperti dalam rangka khitbah, muamalah, dan lain sebagainya. Mengenai pengenalan karakter dan penjajakan lebih jauh terhadap lawan jenis seperti dalam deskipsi tidak dapat dikategorikan hajat karena belum ada ‘azm (keinginan kuat untuk menikahi orang tertentu). Sedang hubungan via 3G juga tidak diperbolehkan bila menimbulkan syahwat atau fitnah.”

Masalah lain yang dibahas dalam bahstul masa’il terkait dengan ”facebook” adalah ”mempertimbangkan ekses negatif yang ditimbulkan, kontak via HP (telpon, SMS, 3G, chatting, Friendster, facebook, dan lain-lain) dengan ajnaby, bisakah dikategorikan atau semakna dengan khalwah jika dilakukan di tempat-tempat tertutup (baca: mojok)?” Keputusan mereka, ”kontak via HP sebagaimana dalam deskripsi di atas yang dapat menimbulkan syahwat atau fitnah tidak dapat dikategorikan khalwah, namun hukumnya haram.” Lagi-lagi jelas, yang diharamkan adalah kontak yang dapat menimbulkan ”syahwat” dan ”fitnah”. HP atau internet hanyalah sarana, media, atau alat.

Dari dua masalah yang dibahas FMP3 se-Jawa Timur ini, kemudian menimbulkan ”heboh” wacana pro-kontra”facebook haram” di setiap sudut facebook, blog, wordpress, milist, dan media cetak.

Dari pertanyaan dan jawaban hasil bahtsul masa’il di atas tampak jelas bahwa yang diharamkan FMP3 adalah perilaku dan perbuatan pengguna HP atau internet yang secara sengaja memakainya untuk kepentingan kemaksiatan, kemunkaran, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, bukan ”dzat” HP, internet, friendster, atau facebook itu sendiri yang diharamkan. Pembiasan terjadi di wilayah publik seolah-olah ”facebook diharamkan.”

Kelemahan FMP3
Dalam standar penalaran kalangan pesantren, secara fiqh hasil keputusan FMP3 bisa dipahami. Sebagaimana umumnya tradisi bahstul masa’il waqi’iyyah, mereka hanya menjawab masalah/kasus yang diajukan dengan spesifikasinya, tidak melebar atau memberikan pengandaian yang lain.

Padahal di sisi lain, HP, internet, friendster, atau facebook juga bisa digunakan untuk kepentingan kebaikan dan kemaslahatan, seperti komunikasi sehari-hari, dakwah, menyebarkan kebenaran, silaturrahim, menyapa, dan membantu orang. Aspek positif ini tidak diungkap oleh FMP3. Mereka hanya membahas aspek negatif dari alat teknologi itu. Mereka tampak tidak utuh melihat alat teknologi dengan berbagai pemanfaatannya.

Karena itu, mestinya hukum penggunaan HP, internet, friendster, atau facebook perlu di-tafshil, tergantung untuk kepentingan apa alat teknologi itu dimanfaatkan. Di sinilah berlaku kaidah “al-umuru bi maqashidiha” , “innamal ‘amalu bin niyyat”, “lil wasa’il hukmul maqashid”, “dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih”, dan seterusnya.

Sementara alat teknologi sendiri sesungguhnya netral hukum. HP dan internet bukan mukallaf, ia hanyalah ”alat yang ghair ’aqil”, tidak bisa dikenai hukum apapun.

Akar Masalah
Menilik hasil bahstul masa’il FMP3, saya kira yang menarik untuk dibahas lebih lanjut sebagai sumber masalah dari penalaran di atas adalah pandangan bahwa “perempuan sebagai fitnah,” dan “perempuan sebagai sumber kema’siatan” . Persepsi ini masih kuat hadir dalam pemahaman mereka, pemahaman banyak orang, dan juga dalam teks-teks kitab kuning. Atas dasar ini, pola komunikasi laki-laki dan perempuan dalam fiqh kemudian dikonstruksi secara sangat ketat dan tidak boleh berpandangan langsung karena dikuatirkan akan timbul ”syahwat” dan ”fitnah”. Yang menjadi pertanyaan, apa makna ”fitnah” dan mengapa perempuan yang disalahkan dan dijadikan sumber segala keburukan? Ini tentu kerangka pandang yang tidak adil.

Akar masalah lain adalah persepsi “syahwat” (sexual desire), bukan zina, pelecehan seksual, atau lainnya. Tidak pernah jelas, apa batasan-batasan hukum orang tidak boleh ber-syahwat? Bukankah syahwat itu manusiawi, alamiah, dan normal saja? Syahwat tentu akan bangkit ketika ada rangsangan. Rangsangan terjadi dengan berbagai cara, baik disengaja maupun kebetulan. Kalaupun disengaja, jika munculnya syahwat itu tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan siapapun, tidak berdampak kepada mafsadah dan madlarat, kenapa dipersoalkan? Bukankah kita memiliki kedaulatan atas tubuh kita sendiri? (Marzuki Wahid)