“Sebab itu, benar juga kalau dikatakan bahwa pesantren adalah suatu subkultur dalam kehidupan masyarakat kita sebagai suatu bangsa. Ketahanannya membuat pesantren tidak mudah menerima sesuatu perubahan yang datang dari luar, karena pesantren memiliki suatu benteng tradisi tersendiri. Tradisi kerakyatan dalam mengabdi kepada Allah SWT, dan menyebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat.” (KH Saifuddin Zuhri, Guruku Orang-orang dari Pesantren, hal. 72-73)

Tidak semua memang bisa tampil dalam situasi krisis, dimana perempuan harus tampil berdiri sendiri di baris paling depan. Karena itu berarti menanggung resiko terbesar dan terberat dibanding mereka yang berada di baris belakang. Tapi memang hanya mereka yang punya agency, yang punya inisiatif dan keberanian mengambil resiko, punya sikap tegas, dan keyakinan diri saja yang berani berdiri di avant garde. Merekalah yang bermental perintis dan pendobrak. Dan salah satu dari sekian perempuan itu di Tanah Air adalah (almarhumah) Ibu Solichah A Wahid Hasyim, ibunda Gus Dur.[2]

Ada tiga peristiwa yang sangat kritis namun strategis dimana Ibu Wahid – demikian almarhumah disapa – tampil dan berdiri di depan dengan siasat-siasat, agency atau fa’iliyyah-nya.

Pertama, beberapa hari setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, ia mengambil inisiatif pertama mengumpulkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, laki-laki maupun perempuan, untuk menyikapi situasi genting tersebut. Dalam situasi yang belum menentu itulah, keberanian Ibu Wahid mendorong NU bertindak, dengan Subchan ZE selaku ujung tombaknya, beraksi mengutuk keras aksi G30S itu. Di tengah situasi yang belum jelas mana lawan mana kawan, Ibu Wahid justru sudah menunjukkan agency-nya sebagai seorang perempuan NU hadir mengawal keselamatan bangsa dan negaranya.

Kedua, ketika program-program KB dikampanyekan pemerintah untuk mangendalikan laju pertumbuhan penduduk, Ibu Wahid dengan kemampuan dan siasatnya melakukan pendekatan kepada masyarakat, terutama kalangan Nahdliyyin, untuk menyosialisasikan program-program KB tersebut sehingga diterima oleh masyarakat. Peran beliau mengingatkan akan pentingnya penguatan posisi perempuan pesantren dalam isu-isu strategis hak-hak reproduksi.

Ketiga, ketika dua faksi di tubuh NU, yakni kelompok Cipete dan kelompok Situbondo, terlibat konflik politik yang berlarut-larut dan makin membahayakan keberadaan NU pada tahun 1980-an. Dan saat itu menjelang Muktamar di Situbondo tahun 1984. Ibu Wahid segera mengambil inisitaif untuk mendekati kedua kelompok tersebut, menjembatani serta mengarahkan sejumlah pertemuan di antara tokoh-tokoh kedua faksi. Muktamar NU akhirnya berjalan mulus tanpa gejolak politik berkat prakarsa Ibu Wahid mengelola konflik di lingkungan NU demi tercapainya ishlah atau rekonsiliasi. Ini adalah agency strategis beliau sebagai perempuan rekonsiliator. [3]

Perempuan, Kebudayaan dan Masyarakatnya

Pengalaman Ibu Wahid di atas adalah pengalaman khas masyarakat pesantren, pengalaman khas kaum Nahdliyyin. Perannya adalah refleksi dari karakter komunitasnya sebagai pengawal bangsa, penjaga tradisi dan pemrakarsa ishlah dan rekonsiliasi.

Masyarakat pesantren mungkin disebut masyarakat tradisional. Masyarakat yang memandang dunia luar mendatangkan kekhawatiran dan rasa was-was. Namun demikian, ketika suatu kebudayaan rakyat tumbuh subur, maka segenap unsur-unsurnya pun ikut bergerak. Dan unsur-unsur luar bisa diterima tanpa gesekan-gesekan atau ketegangan dengan dunia tradisi tersebut. Mungkin bisa dikatakan bahwa masyarakat tradisional itu illiteracy, buta huruf. Tapi itu hanya untuk menyebut mereka tidak bisa membaca dan menulis huruf Latin. Tapi mereka punya kiat sendiri untuk menyiasati buku, yang tertulis, maupun dunia luar, dengan menempatkan secara verbalistik atau lisan segenap yang tertulis dan yang konseptual. Artinya, segenap makna yang bisa jadi pakem dalam bahasa tertulis, dicairkan dan dibuat fleksibel ketika dikondisikan dalam kultur oral-tradisi ini. Makna yang muncul pun jadinya terbuka bagi pembaca (dan pendengarnya) untuk memberikan suara yang disesuaikan dengan konteks dan lingkungan mereka masing-masing. Itu misalnya mereka lakukan dengan membaca sebuah teks melalui tradisi samaan, yang biasa dilakukan dalam pembacaan al-Quran di depan khalayak atau audiens pendengar. Masing-masing audiens akan menangkap teks yang dibaca itu sesuai dengan tingkat pemahaman dan pengalamannya. Satu bacaan mungkin ada  yang lebih kuat resonansinya dibandingkan bacaan di telinga seorang pendengar; tapi bacaan lain yang minor itu justru bisa juga bergema kuat di telinga hadirin lainnya. Bahkan, sebuah makna bisa diciptakan dalam situasi kebersamaan audiens tersebut.[4]

Itulah kekeliruan Geertz dalam bukunya, Religion of Java, karena ingin mengembalikan pengalaman orang-orang Jawa yang membaca tradisi dan kebudayaan mereka ke dalam kotak-kotak “santri” (dipecah lagi menjadi “santri kolot” dan “santri modern”), “abangan”, dan “priyayi”. Posisi mereka difiksasi dan dimantapkan ke dalam sekat-sekat kebudayaan, dimana pengalaman mereka dalam ber-slametan misalnya menjadi hak eksklusif kaum abangan, dan bukan misalnya milik bersama-sama yang melibatkan abangan, santri dan priyayi dalam satu pengalaman “nonton bersama”, pengalaman berkebudayaan) . Dikiranya, Geertz bisa menempatkan orang-orang Jawa dalam posisinya yang empuk, untuk kemudian dari sana membaca diri dan dunianya. Padahal pengalaman mereka dalam kebudayaan adalah pengalaman transisional, yang liminal.[5]Sementar a Geertz inign menutup peluang pengalaman yang kaya itu, dan membatasinya pada kotak-kotak tertentu yang sudah tersedia: santri, abangan, priyayi. Yang kemudian berkembang menjadi kotak-kotak “tradisional” dan “modern”. Selain itu, Geertz juga ingin menunjukkan cara terbaik mengungkap makna atas pengalaman mereka tersebut, dengan memberikan padanya sebuah otoritas yang berdaulat. Karena makna sudah dianggap otonom, terlepas dari subyeknya, maka yang berhak kemudian untuk mendaulat makna adalah ada sang penulis, yang punya otoritas. Dan otoritas itu nantinya bernama Geertz, murid-muridnya, dan seterusnya.. …

Ke-Perempuan- an, Ke-Indonesia- an

Proses kreatif berkebudayaan itulah yang dimainkan oleh orang-orang kampung dan kalangan pesantren terhadap sebuah teks yang bernama Mencaoai Indonesia Merdeka (1933) karya Soekarno.[6] Proses kehadiran teks itu sangat sarat dengan makna dan pengalaman. Coba bayangkan, sebuah buku diperoleh dengan cara yang bisa saja nyawa jadi taruhannya. Buku tersebut adalah sejenis teks yang dilarang untuk diakses oleh penduduk pribumi. Tapi orang-orang pesantren tetap berjuang untuk menyembunyikan buku dari aksi razia polisi kolonial Belanda.

Suatu hari, polisi kolonial Belanda mendatangi desa-desa yang dianggap sarang aktifis nasionalis. Mereka berpakain preman, kelaur masuk rumah warga. Mereka menggeledah rumah-rumah penduduk yang dicurigai menyimpan buku Soekarno seukuran saku itu.[7]Haji Mahful dan  Abdulbasir, pemilik salon dan kawan sepengajian ayah di pesantren Kiai Nasyrawi, mendatangi Ibu Saifuddin Zuhri yang sedang memasak. Berikut penuturan Kiai Saifuddin kecil menggambarkan situasi tersebut:

“Mas Ajeng, tolonglah sembunyikan buku ini dimana saja,” pinta Paman Haji Mahful, sambil meneyrahkan buku ukuran saku yang agak kumal. Sementara Paman Abdulbasir menyebarkan sorot mata ke sekeliling dapur. Orang-orang di desaku biasa memanggil ibu dengan sebutan “mas ajeng” atau kadang “ibu”.

“Apa ini, Dik Mahful?”, tanya ibu, seperti tidak paham. “Sebuah buku penting! Tolonglah Bu, sembunyikan buku ini,” jawab Paman Haji Mahful dan Paman Abdulbasir berbareng. Wajah orang-orang ini seperti dalam ketakutan.

“Buku?”, tanya ibu dengan wajah bingung. “Ya, buku! Buku penting. Tolonglah ibu sembunyikan dimana saja,’ desak Paman Mahful sambil menyerahkan buku dari balik baju piyamanya.

“Mengapa harus saya? Saya tidak mengerti buku,” tukas ibu.

“Begini Mas Ajeng…”, Paman Haji Mahful mendekati ibu dan berkata seperti berbisik, “Ini buku Ir. Sukarno namanya Mencapai Indonesia Merdeka. Siang ini puluhan polisi melakukan penggeledahan di semua rumah di desa kita. Mereka sedang mencari buku ini. Gubernemen Hindia Belanda melarang buku ini beredar dan dibaca oleh rakyat, karena isinya dipandang sangat berbahaya. Tolonglah Mas Ajeng sembunyikan dimana saja asal aman!”.

Ibu menoleh padaku sambil menerima buku dengan kedua tangannya. Paman Haji Mahful dan Paman Haji Abdulbasir bergegas mohon diri lalu meninggalkan ibu yang masih berdiri di dekat pintu dapur.

Ibu tampak tenang sekali, tak ada kecemasan pada wajahnya. Sedang berpikir, tapi tidak gugup.

Buku ukuran saku itu dipeluknya erat-erat seperti kebiasaan ibu kalau sedang membawa kitab al-Quran. Sejenak pandangan itu disebar sekeliling dapur. Tiba-tiba ibu menghampiri periuk tempat menanak nasi. Ibu memang tengah menanak nasi buat santapan siang seisi rumah. Nasi itu sudah hampir masak, antara “mandek” dan “tanek” menurut istilah desaku, yaitu bila air tajinnya sudah hampir mengering larutannya berangsur lenyap menjadi uap. Akau dapat memastikannya karena kendil atau periuk tempat menanak nasi itu telah ditutup daun pisang pada mulutnya yang disumbat dengan tutup erat-erat.

Ibu menghampiri periuk itu. Perlahan-lahan dibukanya tutup periuk. Daun pisang penutup periuk yang sudah menguap itu dibuka selembar demi selembar. Beberapa lembar tersisa yang masih mengepulkan uap panas itu dibiarkan menutupi nasi yang hampir “tanak” dalam periuk. Buku berukuran saku itu dibungkus kain lap putih. Di atas daun pisang yang masih mengepulkan uap penutup periuk itulah ibu meletakkan buku tipis Mencapai Indonesia Merdeka. Ibu mengembalikan daun-daun pisang penutup mulut periuk di atas buku kecil itu rapat-rapat. Hati mulai kurang cemas karena kecerdikan ibu, hati menjadi geli menyaksikan ibu menanak nasi dengan Mencapai Indonesia Merdeka! Ibu mengurangi bara api di bawah periuk.

“Alhamdulillah, tawakkaltu ya Rabbi [Saya berserah diri kepada-Mu Ya Tuhanku],” Ibu berucap syukur dan bertawakkal. Beliau memandang aku dengan senyumnya, aku pun membalasnya dengan senyum dan bangga. Tapi senyum ibu hanya sejenak. Ibu meletakkan jari telunjuknya pada bibirnya sambil menatap padaku. Aku paham akan maksudnya, agar aku merahasiakan peristiwa penting itu.

Tiba-tiba aku sangat terkejut ketika dua orang polisi menghampiri rumah yang hanya berjarak tiga meter.

“Selamat siang”, seru kedua polisi itu.

“Selamat siang”, jawab ibu sebelum aku sempat membalas polisi itu. Ibu ebrdiri di belakangku.

“mana tuan rumah?” tanya seornag dari mereka.

“Ayahnya anak-anak sejak pagi tadi tak ada di rumah,” jawab ibu dengan tenang saja. Ibu mempersilakan polisi-polisi itu duduk di emper rumah. Tapi polisi-polisi itu tidak segera masuk ke rumah kami., seperti ada keengganan. Seorang polisi lain bergabung dengan mereka. Ketiga polisi itu sedang berembuk. Agak lama juga mereka berunding.

“Boleh kami masuk rumah untuk mencari tuan rumah?” tanya salang seornag dari mereka. Agaknya dia sang komandan.


“Silakan saja! Tapi saya sudah katakan bahwa ayahnya anak-anak sejak pagi tak ada di rumah,” jawab ibu dengan menatap wajah-wajah polisi itu. Polisi-polisi itu tampak ragu untuk memasuki rumahku, lalu berunding sesama mereka.

“Karena tuan rumah tidak ada, baiklah kami minta permisi”, kata komandan mereka.

“Oh, … tahukah nyonya dimana Haji Mahful?” komandan itu membalikkan badannya dan bertanya kepada ibu. bertanya tak disangka-sangka itu…

“Maafkan, saya tidak tahu”, jawab ibu dengan nada tegas meyakinkan. Mendengar jawaban ibu, polisi-polisi itu lalu berpamitan.[ 8]

Pengalaman buku ini menunjukkan sebuah konteks, yang sarat perebutan makna. Tokoh-tokoh dalam cerita bukan hanya menghadapi dominasi, tapi juga bagaimana menyiasati dominasi tersebut. Relasi dominasi dan subordinasi digambarkan melalui aksi polisi yang menggeledah buku Sukarno atas perintah Gubernemen Hindia Belanda. Wilayah pertarungannya justru pada sebuah buku, dan ketegangan bahkan teror pun bertebaran di sana-sini, “di semua rumah di desa kita”. Dan kemudian, ternyata, resolusinya ada pada seorang perempuan. Ketegangan di ruang publik, dalam ranah politik, kemudian menemukan solusinya di ruang privat: dapur, dengan seorang ibu desa sebagai aktornya. Sebuah wilayah yang belum terjangkau dalam imajinasi aktifis feminis. Namun, sangat krusial bagi sebuah pergerakan kebangsaan, karena dapur ternyata adalah kepanjangan dari domain bangsa yang dibentuk di ruang publik.

Hanya melalui agency seorang ibu, buku Sukarno selamat, dan kemudian bisa diakses dan dinikmati oleh penduduk kampung. Jadi, di sinilah agency (keaktoran) perempuan. Di ruang publik suaranya memang tidak terdengar; tapi justru dalam situasi krisis, ia hadir dengan subyektifitas keperempuanannya, dengan membawa wilayah dapur, yang dianggap sebagai wilayah subordinasi perempuan (ingat semboyan kaum feminis modernis tentang ketertindasan perempuan: dapur, sumur, kasur), masuk ke dalam ruang publik dengan siasat-siasatnya sendiri.

Coba perhatikan siasat ibu Saifuddin dalam menyembunyikan buku Sukarno itu. Tidak pernah terbayangkan, sebuah buku bisa diselamatkan dari atas periuk yang sedang mendidih, dan lolos tanpa lecet sekalipun. “Karena kecerdikan ibu, hati menjadi geli menyaksikan ibu menanak nasi dengan Mencapai Indonesia Merdeka!”. Kita tentu bisa bertanya, apakah ibunda Saifuddin pernah melakukan hal serupa sebelumnya, sehingga dalam hitungan menit buku Sukarno bisa diselamatkan di atas periuk? Setahu saya, dari bacaan atas kedua buku Kiai Saifuddin Zuhri tersebut, belum pernah. Artinya, itulah arti agency ibunda Saifuddin. Ia muncul bukan tiba-tiba, out of nothing, tapi sudah tersedia secara potensial, dan ketika muncul pemicunya, maka ia pun menjadi aktual. Dan dengan secepat kilat, agency tersebut berfungsi dengan pas dan jitu, tanpa mesti ada instruksi atau desakan luar. Seperti halnya pengalaman Ibu Solichah Wahid di atas. Mengapa misalnya diselamatakan di atas periuk yang mendidih, bukan misalnya di buang di tempat sampat atau dilempar ke area persawahan belakang rumah? Toh juga polisi kolonial tidak akan repot-repot sampai mencarinya ke sana. Kita pun bisa kaget, kok bisa buku tipis seperti itu bisa selamat dari panas bara api? Memang dahsyat siasatnya itu!

Dengan demikian, menyelamatkan buku tersebut dalam bayangan ibunda Kiai Saifuddin adalah juga berarti merawat sebuah tradisi, yakni memperkukuh solidaritas penduduk kampung, menyelamatkan mereka dari tindakan represif aparat kepolisian kolonial, serta menghargai keyakinan dan pendirian politik mereka. Lebih dari itu, merawat tradisi adalah juga berarti menyelamatkan Sukarno. Menyelamatkan Sukarno bukan berarti bisa mengeluarkannya dari pembuangannya di Endeh, Flores, kala itu. Tapi berarti  menyelamatkan benih-benih kebangsaan yang ditanamkan Sukarno di dalam imajinasi penduduk Nusantara. Sekecil apapun tindakan yang dilakukan oleh perempuan desa ini terhadap buku Sukarno, tapi kontribusinya sangatlah signifikan. Tentu kita bisa bertanya-tanya, apa jadinya nasib buku Sukanro dan juga nasib penduduk desa tersebut, kalau ternyata buku tersebut disembunyikan oleh seorang laki-laki, dan kemudian ketahuan oleh polisi?

Dalam pandangan penguasa kolonial, dari gubernur jenderal sampai polisi kampung, sebuah buku, apalagi yang selevel dengan tulisan-tulisan Suakrno, adalah dunia laki-laki. Dan laki-laki terlalu “polos”, artinya, mudah ketahuan kalau sedang menyembunyikan sesuatu, yang memang berasal dari dunia laki-laki itu. Raut wajahnya muda terbaca, apalagi gerak matanya gampang diterka. Itu sebabnya sang pemilik buku dan para kiai pembacanya tidak percaya buku itu bisa selamat kalau dititipkan kepada laki-laki. Karena mereka dianggap terlalu familiar dengan dunia mereka, dunia pergerakan, dunia politik.

Tapi kalau dititipkan kepada seorang perempuan, apalagi perempuan desa? Dalam benak polisi kolonial, tahu apa mereka tentang dunia pergerakan, apalagi semacam buku Sukarrno? Paling tahunya dunia masak-memasak, atau buku-buku resep, demikian kira-kira pikiran polisi kolonial laki-laki itu. Tapi justru dalam ke-tidak-tahu- annya itu, perempuan sebetulnya adalah sebuah kekuatan di ruang publik. Tidak salah kalau Sukarno sendiri percaya, dan menyebut mereka pilar-pilar kebangsaan, penopang dunia pergerakan nasional, seperti ditulisnya dalam buku Sarinah.

Itulah agency ibunda Kiai Saifuddin. Seorang perempuan tidak bisa diabaikan akan ke-tahu-annya terhadap segenap yang terjadi di ruang publik. Ruang publik baginya adalah kepanjangan dari dunia mereka, dari ruang privat, sumur, dapur dan kasur. Mereka mengamati dan mengobservasi segenap ruang publik di luar itu, dari posisinya yang lebih aman, dari dalam, dari ruang privat. Itulah wilayah “kedaulatan” perempuan, apalagi perempuan desa dan perempuan pesantren. Mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa menguntit pergerakan kita di luar, bisa nguping pembicaraan kita di serambi, atau di ruang tamu, atau di pasar, dan bahkan bisa pula mendaur-ulang segenap bahasa dan kosa-kata kaum lelaki melalui gosip, ngerumpi atau rumor. “When you look at me, but you never see me”, kira-kira demikian perumpamaan situasi kaum perempuan tradisi, yang mungkin bisa dibaca dan dipandang oleh kaum laki-laki, tapi sebetulnya mereka tidak pernah melihat dan mengetahuinya. [9]Demikian pula, kuasa kolonialisme, yang semua pemangkunya adalah laki-laki, tidak tahu apapun tentang perempuan, apalagi perempuan tradisi, perempuan santri atau perempuan desa, ketika mereka juga menguntit pergerakan orang-orang pergerakan, bisa nguping pembicaraan tentang Indonesia merdeka di serambi atau di ruang tamu, atau di pasar, dan bahkan bisa pula mendaur-ulang segenap bahasa dan kosa-kata kaum lelaki tentang satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, dalam ruang gosip, ngerumpi atau rumor.

Dan ketika kaum lelaki sedang sibuk membicarakan buku Suakrno, ketika mereka sedang kelabakan bagaimana menyimpan rapi buku itu supaya tidak ketahuan, kaum perempuan pun sudah tahu itu semua dalam rumor dan ngerumpinya, dari balik tirai, dari dalam ruang publik. Meski mereka dikurung dalam rumah, tapi dari balik bilik mereka nguping atas apa yang sedang diperbincangkan dan dihebohkan oleh kaum lelaki. Coba simak penuturan Kiai Saifuddin: “Ibu tampak tenang sekali, tak ada kecemasan pada wajahnya. Sedang berpikir, tapi tidak gugup. Buku ukuran saku itu dipeluknya erat-erat seperti kebiasaan ibu kalau sedang membawa kitab al-Quran”.

Konteks saat itulah yang membuat agency sang ibu melampaui batas-batas konvensional. Dalam sebuah komunitas, seperti komunitas pedesaan dan pesantren, sang ibu adalah simbol tradisi, pengawal dan penjaga tradisi.[10] Dengan masuknya era pergerakan, sang ibu kemudian menjadi aktor dari dunia baru tersebut, dunia kebangkitan. Maka sang ibu pun dalam dunia baru tersebut menjadi aktor baru, sebagai penjaga tradisi Sukarno(isme) di suatu lokus kebudayaan yang bernama Sukaraja. Seandainya tradisi kebudayaan tersebut mandeg atau macet, maka ide-ide kebangsaan tersebut tidak akan bisa berkembang. Sang ibu adalah juga anggota pengajian rutin yang digelar oleh dua ibu nyai, sebutan untuk kiai perempuan, di kota kecil Sukaraja, Banyumas.

Agency perempuan dari balik ruang privat, seperti kasus, dapur, sumur, melalui praktik komunikasi ngerumpi atau rumor, atau melalui ruang publik non-politik seperti pasar ini, jarang diperhatikan dalam studi dan gerakan perempuan. Apalagi kalau melibatkan aktor perempuan desa, perempuan pesantren atau perempuan subaltern. Pasar misalnya menjadi arena publik bagi kaum perempuan, untuk mengartikulasikan agency-nya, misalnya dalam kerangka solusi mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Dunia laki-laki biasanya identik dengan konflik dan ketegangan. Tapi aktor perdamaian lebih banyak dimainkan oleh perempuan, dan inisiatif itu muncul melalui ruang publik non-politis seperti pasar. Seperti pengalaman kaum perempuan di Ambon pasca konflik yang menginisiasi perdamaian melalui pasar, karena memang pasar tidak mengenal sektarianisme atau identitas agama. Buku yang diterbitkan oleh PP. Lakpesdam NU tentang inisiasi perdamaian, tampak belum mengakomodasi suara-suara perempuan dari latarbelakang sosial-kultural semacam ini.[11]

Demikian pula, strategi komunikasi ngerumpi, adalah instrumen perempuan dalam mengartikualsikan suaranya atau agency-nya untuk bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri, tanpa intervensi luar. Demikian pula perempuan pesantren, dalam posisinya yang selalu dianggap di belakang, namun menjadi artikulator mandiri tentang dunia sekitarnya, tanpa campur tangan laki-laki. Seperti ditunjukkan dari pengalaman Ibu Solichah Wahid dan ibunda Kiai Saifuddin di atas.***

____________ _________ _________ __

[1]Ahmad Baso, pengurus LTN-PBNU, Anggota Komnas HAM. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional “Budaya, Gender dan Hak Asasi Manusia” yang diselenggarakan oleh PP Fatayat NU-UNFPA, Jakarta, 12 November 2008.

[2]Muhammad Dahlan, et. al. (editor), Solichah A. Wahid Hasyim, Muslimah di Garis Depan: Sebuah Biografi (Jakarta: Yayasan KH. A. Wahid Hasyim, 2001).

[3]Tentang agency perempuan sebagai rekonsiliator, lihat Musdah Mulia, Muslimah Reformis (Bandung: Mizan, 2004)

[4]Contoh terdekat untuk menggambarkan pengalaman pembacaan kolektif tersebut adalah pada acara nonton bareng sebuah pertandingan sepakbola. Bagi pecandu bola, tentu beda antara pengalaman menonton sendirian dengan pengalaman nonton bareng. Detil-detil pertandingan terasa hidup dan bermakna ketika ditonton bareng. Misalnya mengapa kaki Fernando Torres bisa dengan mudah melayang melewati kaki-kaki pemain belakang kesebelasan Jerman sehingga bisa mencetak gol kemenangan bagi Spanyol untuk merebut Piala Eropa 2008. Selain itu nonton bareng juga mengungkapkan sebuah situasi kebersamaan di antara anggota penonton yang meski tidak kenal satu sama lain, tapi bisa bertemu dalam satu kesebelasan favorit. Bahkan bisa saling berangkulan kalau ternyata kesebelasan yang dijagokan bisa mencetak gol ke kandang lawan. Bukan hanya itu. Dalam nonton bareng, masing-masing bisa meberikan makna dan tafsiran atas segenap warna warni pertandingan, tanpa ada batasan atau hirarki. Tidak pernah misalnya seseorang berteriak, “Hai, fren, tafsiranmu keliru!” atau “Hai, sobat, kamu tidak berhak memberi tafsiran atau pemaknaan atas pertandingan ini!”. Malah, sebaliknya, semakin banyak makna dan tafsiran yang bertebaran. Itu bukan hanya menunjukkan kayanya tindakan pemaknaan, tapi juga menunjukkan banyaknya pilihan dan alernatif, sehingga memungkinkan seseorang bisa kreatif, dalam berimajinasi, dan berkarya, dalam berpikir, termasuk dalam mereproduksi kembali sekian makna yang diperolehnya. Makin banyak makna, maka akan banyak kreatifitas yang muncul. Itulah kebudayaan. Salurannya bisa macama-macam: panggung teater, sandiwara, samaan, ziarah kubur, istigotsah, dan segenap praktik-praktik kultural lainnya yang banyak menghiasi tradisi kebudayaan rakyat dengan tradisi oral atau lisannya.

[5]Tentang pengalaman komunitas pesantrens ebagai opengalaman liminal, lihat tulisan saya, Ahmad Baso, “Kiai sebagai Antropolog: Siasat dan Strategi Kebudayaan Kiai Saifuddin Zuhri”. Tashwirul Afkar, September 2008.

[6]Karangan ini dimuat dalam Sukarno, Di Bawah Bendera Revolusi(Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1963), cet. 2, jilid pertama, hal. 257-324.

[7]KH. Saifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren (Jakarta: Gunung Agung, 1987), hal. 74-76.

[8]Zuhri, Berangkat dari Pesantren, hal. 74-76.

[9]Analisis tentang strategi the gaze (dipandang-memandan g) seperti ini saya timba dari Homi K. Bhabha, The Location of Culture (London & New York: Routledge, 2002).

[10]Ini tampak dalam pengalaman kaum perempuan dalam tradisi Jawa yang bergerak dalam Serat Centini. Kaum perempuan pesantren, melalui aktor Ni Rancangkapti, putri Sunan Giri Parapen, tampil sebagai kekuatan pemersatu dunia Kejawen dan dunia pesantren.

[11]Lihat Khamami Zada et. al., Prakarsa Perdamaian: Pengalaman dari Berbagai Konflik Sosial (Jakarta: PP Lakpesdam NU, 2008).