HIMBAUAN

No.104/B/PP LTN-NU/XI/2008

Rekonsiliasi Hendaklah Tetap Berpijak Pada Kebenaran dan Keadilan

Usaha rekonsiliasi nasional yang dilakukan bangsa ini untuk menciptakan masyarakat yang rukun, damai dan bersatu patut didukung oleh semua pihak. Tetapi proses rekonsiliasi dan rehabilitasi para tokoh yang hendak diusulkan menjadi Pahlawan Nasional tersebut hendaklah jangan dilakukan dengan cara menggelapkan atau memutarbalikkan kenyataan sejarah.

Rekonsiliasi dan rehabilitasi terutama yang berkaitan dengan para tokoh yang terlibat dalam pemberontakan Darul Islam (DI) dan juga pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta dan termasuk pemberontakan G30-S serta peristiwa lainnya itu hendaklah dilakukan dengan sangat cermat. Ketidakcermatan dan manipulasi sejarah seperti itu akan menimbulkan kontroversi dan ketegangan politik, tetapi juga akan mencederai integritas dunia akademis.

Sejarah sebagai titik tolak melakukan rehabilitasi dalam upaya Rekonsiliasi Nasional hendaklah dikaji dan dipahami sesuai dengan prinsip kebenaran, agar bisa melahirkan Rekonsiliasi Nasional yang sejati sehingga benar-benar bisa memberikan kedamaian dan keadilan bagi semua pihak. Para sejarawan, khususnya yang ada di lingkungan Nahdliyin agar turut aktif dalam proses rekonstruksi sejarah Nasional, yang dimulai dengan penyelamatan data dari kemusnahan dan pemusnahan, agar bisa dijadikan bahan rekonstruksi sejarah yang berpijak pada sumber yang otentik.

Demikian Himbauan yang disampaikan Lajnah Taklif Wan Nasyr (LTN) PBNU dalam merespon berbagai perkembangan politik dan terutama dalam kaitan persoalan ketidakcermatan dalam merekonstruksi sejarah yang dijadikan acuan bagi rehabilitasi dan Rekonsiliasi Nasional yang berkembang saat ini.

Jakarta,
15 November 2008

Abdul Mun’im DZ
Ketua