Komunitas muslim di Asia Tenggara sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan-perubahan negara-negara berpenduduk muslim, terutama menyangkut perdamaian dan toleransi. Apalagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam dan negara terbesar di ASEAN sudah menginisiasi perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Demikian salah satu intisari dari presentasi Surin Pitsuwan, Sekjen ASEAN.

“Umat Muslim di Asia Tenggara sangat terbuka untuk menerima ide-ide baru ketimbang umat Muslim di belahan dunia yang lain,” ungkap Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan, dalam diskusi The Third International Conference of Islamic Scholars (ICIS III) yang diselenggarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Departemen Luar Negeri, Rabu (30/7).

Dia mengatakan bahwa jika upaya Indonesia dan Nahdlatul Ulama ini dalam membangun dialog seperti ini diikuti oleh negara-negara muslim lain maka akan menjadi bola salju dan disertai dengan padunya visi gerakan negara-negara Islam. ”Keyakinannya kepada Tuhan yang Maha Esa mestinya menjadikan umat muslim kompak memerangi konflik,” ungkap mantan Menteri Luar Negeri Thailand di zaman Thaksin Shinawarta.

ICIS Penting

Ketua Panitia Penyelenggara ICIS III Prof. Dr. Masykuri Abdillah mengatakan bahwa forum ICIS III ini menjadi salah satu upaya untuk merumuskan ulama cross border (melampaui batas negara, red.). “Bisa saja ulama dari Indonesia diajak ke Timur Tengah dalam memberikan kontribusi menyelesaikan konflik di sana,” kata Masykuri setalah mengikuti acara pembukaan ICIS di Hotel Borobudur Jakarta (30/7).

“Dalam banyak kasus, ulama sudah berperan membantu menyelesaikan konflik tetapi belum dioptimalkan. Ulama punya cara khas dalam penyelesaian masalah, bukan dengan pendekatan hard power, tetapi soft power,” terang guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sementara itu, Prof. Dr. Bambang Pranowo yang datang ke farum ICIS III sebagai observer berpendapat bahwa ICIS ini memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dan kelangsungan komunitas muslim ke depan.

“ICIS ini penting karena menggunakan pendekatan kultural, P to P (people to people, red.), karena bukan tidak mungkin orang sudah jenuh dengan pendekatan yang formalistis G to G (Goverment to Goverment, red.),” kata Bambang, staf ahli Menteri Pertahanan bidang sosial, budaya, dan agama.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Dr. Syamsul Rizal Panggabean dari Muhammadiyah dan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM yang menjadi salah satu narasumber di Paralel Meeting ICIS III (31/7). [hamz`]