“Sejujurnya, jasad yang sudah mati tidak mau didiskriminasikan.

Dan ukuran kebijakan yang ditinggalkan orang di dunia

bukanlah letak liang lahatnya.”

(Martin Aleida: 2003)

Yang saya maksud dengan ‘tegang’ dalam judul tulisan ini adalah memanas, silang pendapat secara tajam, atau lebih kongkritnya konflik yang mengarah pada kekerasan fisik ataupun nonfisik. Sedangkan di ‘sarang hantu’ menunjuk pada tempat peristirahatan terakhir, lebih akrab disebut kuburan atau makam. Ya, saya memang sedang percaya bahwa ada kuburan yang saat ini betul-betul angker, buruk rupa, tidak indah, irasional. Pendek kata, kita yang mendengar kisahnya, pasti ada kegelisahan dan kengerian.

Tapi, definisi angker atau buruk rupa di kuburan yang saya lihat berbeda dengan definisi atau eksperimentasi beberapa sutradara film atau sinetron kita. Jika sutradara film/sinetron horor biasa menggambarkan kuburan angker dengan asap yang mengepul di malam hari, penghuni kuburan keluar dengan muka merah –biasanya berjenis kelamin perempuan- bertaring, sorotan matanya tidak wajar, rambut acak-acakan, dan lain-lain, maka saya tidak. Saya belum pernah menemui gambaran itu dalam kehidupan sehari-hari, kecuali hari-hari di bioskop atau TV-TV.

Peristiwa angker yang pernah saya temui adalah ‘bangkitkannya’ satu jenazah yang sudah berumur dua bulan. Jenazah itu bangkit lantaran agamanya berbeda dengan agama mayoritas jenazah di kuburan tersebut. Jenazah yang bangkit, lebih tepatnya dibangkitkan, itu adalah jenazah seorang guru yang telah mengabdi puluhan tahun untuk masyarakat atas nama perbedaan agama dan regulasi negara. Peristiwa ini terjadi di sebuah desa di Kabupaten Bekasi, Jawa barat, tahun 2003.

La yudfanu kafirun bi maqaabiril muslimin, wa la muslima fi maqbaratil kuffar (Orang kafir tidak boleh dipendam di kuburan orang muslim),” begitu bunyi teks fiqh (hukum Islam) yang mudah ditemui di kitab-kitab hukusm Islam.

Memang, sepanjang yang penulis tahu, tidak ada teks fiqh yang memperbolehkan mengubur jenazah beda agama dalam satu lokasi kuburan. Tapi, untuk apa hukum itu diberlakukan, tidaklah jelas. Tidak ada argumen dan maslahah yang pasti (qath’i). Alih-alih kemaslahatan, ketetapan fiqh tersebut justru memunculkan konflik horizontal. Dan masyarakat di salah satu desa di kabupaten Bekasi menjadi saksi konflik tersebut. Kali ini, demi kemaslahatan bersama, fiqh sebagai perpanjangan tangan dari agama perlu dikaji lagi secara mendalam, baik dari perspektif agama ataupun sosial-kemasyarakatan.

Dengen demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 Pasal 4 ayat 2, sebagai “turunan” dari fiqh, secara otomatis perlu dibongkar ulang. PP yang berbunyi “Untuk ketertiban dan keteraturan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum diadakan pengelompokan tempat, bagi masing-masing pemeluk agama”, membuat sekat-sekat, terpolarisasi secara tidak sehat. Di samping ketidakjelasan manfaat, Peraturan Pemerintah sebenarnya a historis dengan fakta sejarah sosial kemasyarakatan masyarakat kita di negeri ini.

Sekedar contoh. Di Bangkalan, Jawa Timur, kita bisa menjumpai artefak tempat pemakaman beda agama dalam satu lokasi. “Pesarean Aermata”, begitu nama pemakaman tersebut, menjadi saksi bisu bahwa jenazah dari berbagai latar belakang agama berkumpul dengan tenang dan damai.

Mereka adalah Panembahan Cakraningrat II alias Raden Undakan (1648-1770), Panembahan Cakraadiningrat V alias Raden Sidomukti (1646-1770), Panembahan Cakraadiningrat VI alias Raden Tumenggung Mangkudiningrat (1770-1780), Sultan Cakraadiningrat I alias Raden Abdurahman (1780-1815), Kanjeng Ratu Syarifah Ambami (1546-1569), permaisuri dari Panembahan Cakraningrat I yang juga turunan kelima dari Waliullah Sunan Giri alias Raden Samudro, dan lain-lain. Tiap bulannya, kuburan ini diziarahi tidak kurang dari 1000 orang. Mereka datang bukan hanya dari Madura dan Jawa, tapi juga dari Selawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan bahkan dari Nanggroe Aceh Darussalam. (M. Sjamsul Arief: 2002).

Dan rupanya, situs tersebut menjadi inspirator bagi masyarakat Bangkalan untuk terus melanggengkan perdamaian di tengah perbedaan agama yang berkembang di sana. Sepanjang bacaan penulis, tidak pernah ada kerusuhan agama terjadi di Bangkalan, juga di daratan Madura pada umumnya.

***

kuburan antaragama di jogja

kuburan antaragama di jogja

Seperti halnya tempat ibadah, di tengah masyarakat kita kuburan telah menjadi bagian dari realitas simbolik atau “pernik-pernik” dari agama. Kuburan bahkan lebih unik, karena ia hanyalah kerumunan orang tanpa nyawa, sekujur tubuh kaku yang tidak lebih dari tiga tahun akan hancur, bercampuir tanah. Di sebagian masyarakat kita, ada yang sangat “hormat” dengan kuburan. Menziarahi kuburan secara rutin dan mendoakan penghuninya dengan khidmat merupakan amal saleh, dan akan berimbas pada keberuntungan hidup si peziarah. Orang Jawa menyebutnya ngalap berkah, mengambil berkah.

Tetapi, ada juga komunitas yang alergi dengan kuburan, dengan alasan akan bisa mengusik keimanan. Mendekati kuburan, kata komunitas yang tidak suka, berarti mendekati kemusyrikan, dosa yang tak terampuni.

***

Kuburan telah menjadi problem sosial. Di samping telah menjadi bagian dari indentitas komunal, kuburan juga menyimpan problem tata ruang. Pelan-pelan tapi pasti, kondisi tanah semakin menyempit karena pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, utamanya di kota-kota besar seperti DKI Jakarta dan sekitarnya. Fenomena ini menyebabkan orang akan saling berebut kapling untuk makam.

Kita bisa membayangkan betapa repotnya jika tiap kelompok menginginkan lokasi secara terpisah, tiap kuburan dibangun secara permanen. Makam akan menjadi problem sosial tersendiri di tengah-tengah masyarakat kita, dan bukan tidak mungkin ia akan menjadi bom waktu yang tiap saat bisa meledak.

Dengan kondisi seperti ini, kita menjadi tahu –bukan membenarkan- kenapa dulu almarhum Ali Sadikin, sewaktu menjabat gubernur DKI Jakarta, melontarkan ide berani supaya mayat tidak perlu dimakamkan, tapi dikremasi saja.

Jika kenyataannya memang demikian, maka makam akan menjadi ruang baru sebagai ajang kontestasi identitas keagamaan di negeri ini. Kuburan Cepat atau lambat, akan menjadi trigger konflik sosial-keagamaan di negeri ini, tentunya selain tempat ibadah yang sudah lama terjadi. Kasus di Kab. Bekasi sudah menunjukkan contohnya.

Nah, bagaiamana supaya kasus di Kabupaten bekasi tidak terulang? Adalah sebuah keniscayaan mengoreksi ulang PP Nomor 9 tahun 1987, dan tentunya membuka lagi kitab fiqh yang menjadi landasan peraturan tersebut, dengan lapang dada dan i’tikad baik.

Kalau tidak, si jasad mungkin akan menangis-merana sembari berteriak, “Apa untungnya kalian, sehingga sudah di kuburan pun kami masih di-kuyo-kuyo?” Atau mungkin juga si jenazah tertawa-tawa ramai-ramai sambil mengolok-olok, “Hai orang-orang hidup! Lakukanlah sesukamu kepada kuburan kami, ga ngaruh. Kami di sini tetap asyik dengan kawan yang mayatnya dulu dibakar, dengan kawan yang mayatnya hanya dibungkus kain putih dengan kawan yang mayatnya mengenakan stelan jas, dengan kawan yang mayatnya entah dibuang atau hilang entah ke mana.” (versi lengkap dari tulisan ini dimuat di Jurnal Tashwirul Afkar edisi 23/2007 [Tradisi Agama, Agama Tradisi])