Konflik besar di Indonesia memang bisa dikatakan sudah tidak ada lagi, akan tetapi kondisi konflik kekerasan masih terjadi dalam skala kecil. Meskipun demikian, bukan berarti kita sudah bisa berbangga dengan kondisi seperti ini. Selama bulan Januari sampai dengan April 2008 saja telah terjadi sebanyak 246 insiden konflik kekerasan di Indonesia. Artinya setiap hari terjadi dua kali insiden konflik kekerasan di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2006 dengan 247 insiden konflik kekerasan. Jumlah yang sangat fantastis!

Konflik kekerasan yang biasa terjadi di Indonesia antara lain adalah Konflik Politik, Konflik berbasis etnis/ agama, konflik terkait dengan SDA, Konflik terkait dengan Sumber Daya Ekonomi, Konflik antar Aparat Negara, dan lain-lain. Terdapat pola-pola konflik yang cukup menarik selama Bulan Januari sampai April 2008: Pertama, Munculnya kekerasan ini hampir selalu diawali oleh proses penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi, unjuk rasa, dan lain-lain. Kedua, aspirasi tersebut ditujukan kepada negara atau dengan kata lain ada kanalisasi. Ketiga, kekerasan muncul jika tidak ada peran-peran negara dalam merespon aspirasi-aspirasi masyarakat. Keempat,jika kekerasan yang terjadi dibalas dengan kekerasan, maka akan memicu munculnya kekerasan baru (spiral effect).

Pola tersebut terjadi hampir di seluruh Indonesia baik menyangkut isu politik, agama, etnis, ekonomi, SDA, dan lain-lain. Seperti kasus bentrok mahasiswa dan polisi di Kendari, Kasus Pilkada Maluku Utara, Pilkada Sulawesi Selatan,kasus Demonstrasi terkait dengan Kenaikan BBM, dan masih banyak lainnya.

Dalam kasus penyerangan oleh Front Pembela Islam terhadap AKK-BB di Monumen Nasional pada tanggal 1 Juni 2008 tersebut, terdapat pola yang sama dan dapat diprediksi sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa:

  1. Absentnya peran institusi negara dalam merespon aspirasi masyarakat. Negara cenderung untuk melakukan pembiaran terhadap isu sensitif. Hal tersebut dapat dinilai dari kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menindak segala bentuk aksi kekerasan dan penebaran kebencian yang ada di Indonesia dan cenderung melakukan pembiaran.
  2. Hilangnya kreatifitas masyarakat dalam merespon segala perbedaan. Masih membudayanya kekerasan di Indonesia. Penggunaan cara-cara kekerasan dalam merespon segala perbedaan masih menjadi alternatif pilihan pada masyarakat di Indonesia.
  3. Tidak adanya penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan, toleransi dan demokrasi yang menjadi pondasi bagi terbentuknya masyarakat madani.
  4. Ketegangan meningkat pada moment-moment politik.

Terkait dengan maraknya aksi-aksi kekerasan yang ada, maka Jaringan Masyarakat Cinta Damai yang terdiri dari Institut Titian Perdamaian, Imparsial, Human Rights Working Group, Federasi Kontras, YAPPIKA, PP Lakpesdam NU, HIMPSI, dan LBH Jakarta menyatakan sikap:

Menyesalkan tindakan kekerasan yang terjadi di Indonesia selama ini.

Mengutuk segala bentuk penggunaan kekerasan oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan dalam merespon setiap perbedaan.

Mendesak negara, khususnya aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, untuk lebih pro aktif dalam menindak segala bentuk kekerasan dan menyelesaikan yang ada tanpa ada diskriminasi.

Mendorong negara bersama masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi munculnya kekerasan di Indonesia.

Mendesak negara untuk segera melakukan tindakan yang dapat menumbuhkan kreatifitas masyarakat dalam mengelola perbedaan.

Demikian siaran pers ini kami buat, terima kasih,

Jakarta, 5 Juni 2008

JARINGAN MASYARAKAT CINTA DAMAI

(Institut Titian Perdamaian, Imparsial, HRWG, Federasi Kontras, PP Lakpesdam NU, HIMPSI, YAPPIKA)