Persoalan tanah menjadi persoalan yang teramat penting lantaran ia tidak hanya memiliki nilai ekonomis semata. Tetapi lebih dari itu, tanah memiliki nilai budaya, magis, bahkan relijius. Begitu pentingnya tanah sehingga tidak jarang pembelaannya harus nyawa. Ini artinya bahwa tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, terutama bagi masyarakat kita yang mayoritas petani dalam maknanya yang luas. Dengan demikian, pertanian merupakan aktivitas yang dilakoni mayoritas masyarakat Indonesia.

Sayangnya, pertanian menjadi persoalan yang tidak diminati, untuk tidak mengatakan dijauhkan dari  kehidupan kita. Negara kita yang pernah menjadi lumbung padi dan sukses dalam swaswmbada pangan, kini menjadi negara pengimpor beras. Di dalam negeri, harga gabah tidak bisa menutupi biaya produksi pertanian. Akibatnya, bukannya untung, para petani kita menjadi buntung. Itu semua karena kebijakan negara belum menyentuh kepentingan mereka.

Isu inilah yang menjadi tema utama edisi kali ini. Dengan mengusung tema Gerak Ulama dan Politik Agraria, edisi kali menghadirkan sejumlah perspektif terkait dengan politik agraria. Abd. Mun’im DZ dalam tulisannya, Ulama Menggerakkan Politik Agraria, menegaskan bahwa betapa peran ulama dalam mengamankan sektor pertanian dengan belajar kebijaksaan lokal yang diwariskan secara turun menurun. Menurutnya juga, betapa peran kiai dan NU dalam memperjuangkan UUPA, walalupun hingga kini undang-undang itu tidak kunjung dilaksanakan.

Selain itu, Muchammad Maksum menulis sebuah artikel Kembali ke Pedesaan dan Pertanian: Landasan Rekonstruksi Perekonomian Nasional. Tulisan yang bermula dari ceramah guru besarnya ini hendak menegaskan bahwa dalam rangka rekonstruksi perekonomian nasional, kebijakan nasional harus dikembalikan pada pedesaan dan pertanian, bukan malah digadaikan pada pemodal dan pemilik kapital. Apalagi yang dijalankan oleh TNCs. Nada serupa juga dituliskan oleh Henry Saragih dan Witoro. Melalui tulisannya Petani Melawan Kapitalisasi Bangsa dan Pembaruan Agraria: Pilar Utama Kedaulatan Pangan, mereka hendak mengatakan betapa negara memberikan keleluasaan pada pemodal untuk ‘membunuh’ petani. Munculnya undang-undang penanaman modal dan perpres 36 tentang kepentingan publik merupakan salah satu ironi dari bangsa ini yang kian memperdaya para petani.

Melengkapi edisi ini, redaksi juga menghadirkan wawancara dengan para kiai yang memiliki konsen dalam memperjuangkan hak-hak petani. Mereka itu adalah H. Imam Churmen, KH. Aziz Asyhuri, dan KH. Abdullah Hasan. Dengan kreativitas dan perannya, beliau berupaya untuk memperjuangkan pada petani dari penindasan para pemodal. Akhirnya, semoga edisi kali ini memberikan perspektif baru bagi pembaca untuk turut ambil bagian dalam memperjuangkan petani di negeri yang mengaku agraris ini. Selamat membaca!

Untuk yang ingin tahu lebih dalam tentang tema GERAK ULAMA DAN POLITIK AGRARIA, silahkan menghubungi PP Lakpesdam NU, Jl. H. Ramli 20A, Menteng Dalam, Tebet. telp. (021) 829 8855, fax (021) 835 4925, email: lkspesdam@cbn.net.id