AWAL bulan Desember 2005, halaman Pendopo Kabupaten Lombok Timur (Lotim), NTB, penuh sesak oleh ratusan orang berseragam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Kehadiran mereka ke pendopo bukan untuk upacara Hari Guru Nasional. Melainkan untuk mendemo Bupati Lotim, H. Moh. Ali bin Dahlan, SH, MBA. Para PNS, utamanya meraka yang tergabung dalam PGRI, menuntut pemungutan 2,5 persen sebagai zakat profesi dari gaji mereka segera dihentikan. “Jika tidak dihentikan, kami akan mogok,” kata Masih, juru bicara demonstran (TEMPO, 11 Desember 2005).


Apa komentar bupati yang dilantik September dua tahun lalu itu? “Yang menolak itu tidak mengerti agama. Tahunya kalau membayar zakat akan semakin miskin. Padahal nanti Allah mengganti 1.000 kali lipat dari yang mereka keluarkan,” papar H. Ali sebagaimana dilansir Bali Post, 5 Desember 2005.

Kontroversi mengenai pemungutan zakat profesi tidak hanya terjadi di Lotim, kasus serupa juga terjadi di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dll. Untuk mengupas masalah kontroversi zakat, Buletin Jumat Al-Ikhtilaf edisi ini menurunkan wawancara Hamzah Sahal dengan KH. Masdar F. Mas’di, pakar hukum Islam dari Jakarta. Berikut petikan wawancara yang dilakukan di Yogyakarta, 13 Desember 2005.