Kenapa Memilih Sekularisme?

Pada akhir Juli, dua kawan yang saling berjauhan mengirimkan pesan singkat (SMS). Satu di Surakarta, satu di Kairo, Mesir. Keduanya tidak saling kenal. Tapi, SMS dari dua orang itu isinya sama, tak ada satu huruf pun yang berbeda. Pesan singkat itu mengabarkan Pemda Manokwari menetapkan kota tersebut sebagai “Kota Injil”. SMS itu berbunyi ajakan kepada umat Islam untuk melakukan tahajud (salat sunnah malam) dan berdoa untuk saudara-saudara muslim di Manokwari.

Tidak tahu betul apa motif dan tujuan kedua kawan itu. Penulis memilih untuk tidak bertanya. Membaca pesan pendek itu, sejenak terdiam. Tentu, pertanyaan pertama yang muncul di benak adalah, betulkah Pemda Manokwari menerapkan “Syariat Nasrani” yang dikabarkan dua teman tadi?

Tetapi, terus terang saja, selanjutnya penulis tidak bisa bersikap kritis merespons berita itu. Pertanyaan yang seketika muncul tadi tidak diikuti dengan mencari kebenaran atau kebohongan berita itu. Yang langsung muncul justru bersikap reaktif, seakan-akan membenarkan berita itu. “Yang sebetulnya terjadi di Manokwari adalah reaksi atas penerapan perda-perda Syariat Islam yang marak di berbagai daerah,” demikian yang terlintas di kepala waktu itu. Kemudian, membayangkan apa yang akan terjadi pada kaum minoritas di sana?

Lalu angan-angan meloncat ke Bali. Seandainya Pemda Bali menerapkan segala aturan dan adat istiadat Hindu, apa yang akan terjadi pada kaum minoritas yang tinggal di sana? Di daerah yang bupati dan legislatifnya mayoritas orang NU, apa yang akan terjadi jika mereka membuat perda yang berisi salat subuh harus qunut, setalah salat diwajibkan wiridan berjamaah, salat tarawih harus dua puluh rakaat, masjid harus ada beduknya, harus ada ritual tujuh bulanan untuk orang hamil, puputan untuk bayi yang baru dilahirkan, harus ada upacara tujuh hari, empat puluh hari untuk upacara kematian, dan lain-lain?

Sebaliknya, di kabupaten yang bupati dan legislatifnya berbasis Islam puritan dan keras, akan memberlakukan perda bertajuk ‘Umat Islam bersih dari TBC’. Segala ajaran yang dianggap tahayul, bid’ah, dan churafat harus dibuang jauh-jauh. Beduk harus dibakar, tahlil, puputan, qunut, dan salat tarawih dua puluh rakaat harus ditinggalkan. Di sekolah-sekolah, ruang perempuan harus disendirikan, dipisahkan dengan murid laki-laki, perempuan tidak boleh keluar sendirian, tidak boleh tampil di muka umum.

Terpikir kemudian, di mana tempat kaum adat yang di banyak wilayah di Indonesia menjadi minoritas? Harus mengikuti kaum mayoritas atau harus hijrah ke mana? Pandangan-pandangan, sikap-sikap, perilaku-perilaku despotis mayoritas terhadap minoritas terus memenuhi pikiran. Berita SMS dan rentetan angan-angan, adalah bentuk politik identitas yang mengental pascarezim reformis berkuasa. Menguatnya politik identitas itu disebabkan, pertama, karena kekangan rezim Orde Baru atas kekuatan-ke- kuatan politik yang tidak sejalan dengan kebijakannya. Kedua, watak atau karakter alamiah yang tidak akan hilang dari dalam diri setiap individu atau kelompok. Yang ketiga tentu saja, kepentingan kelompok atau aliran tertentu.

Para penganut politik identitas itu memandang arena berpolitik, bernegara, dan berbangsa layaknya sistem musyarakah (salah satu model perjanjian dagang dalam fikih/hukum Islam). Sistem itu menganut pembagian untung berdasarkan besarnya modal yang ditanam. Jika pemodal menanam delapan puluh persen, maka dia akan menutut untung delapan puluh persen pula.

Dalam sistem perdagangan yang kalkulasinya memang matematis, cara-cara seperti itu sah, dan itulah yang adil. Tetapi, apa jadinya kalau sistem politik, negara, dan bangsa, dihitung sebagaimana jual beli musyarakah? Tiap kelompok mayoritas akan menuntut keterwakilan sesuai dengan pasokan suara, sistem regulasinya pun diatur sesuai dengan selera mayoritas.

Jika yang terjadi demikian, posisi negera, alih-alih akan mengembangkan kemaslahatan, keadilan, kesejateraan, ketenangan kepada rakyatnya, tapi justru bendera otoritarianismelah yang berkibar, despotismelah yang berjalan. Sudah barang tentu, jika kondisi itu terus dibiarkan, akan mengancam fakta keberagaman dalam negeri ini.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana menghindar dari bentuk otoritarianisme (agama/kelompok)? Adakah sistem yang pas untuk mendamaikan dua kekuatan, mayoritas vs minoritas, yang tidak berimbang itu?

Memilih Sekularisme
Sekularisme menjadi semacam melting pot atau “tungku pelebur” otoritarianisme agama negeri ini. Sekularisme terbukti telah mampu mewadahi kepentingan-kepentingan kelompok tanpa ada yang merasa teranaktirikan.

Meskipun tak lempang-lempang amat, Amerika Serikat adalah contoh negera sekular yang baik. Di sana, kelompok-kelompok minoritas seperti Islam, Arab, kulit hitam, diuntungkan dengan sistem sekular. Sekularisme menyediakan ruang yang jembar untuk mengekspresikan kebebasan berkeyakinan, beragama, berpikir, berkreasi sesuai identitas masing-masing.

Sekularisme menjadi jalan tengah yang benar-benar melindungi semua orang. Setiap individu wajib menghargai hak-hak dan eksistensi orang lain, tak peduli dari kelompok minoritas atau mayoritas.

Adalah pandangan yang salah jika sekularisme dianggap mengeyampingkan atau bahkan menghilangkan identitas keberagamaan. Sebaliknya, sekularisme menjunjung dan memuliakan agama, dengan cara memisahkan agama yang sakral dari ruang negara yang profan dan memiliki watak represif dan manipulatif.

Seorang kiai di Cirebon Jawa Barat memberikan pandangannya tentang negara. “Sekularisme tidak akan mengurangi keimanan kita, apalagi membuat kita syirik atau kafir. Sebaliknya, dengan menganut sekularisme, pahala kita akan tambah, karena kita menjauhkan agama dari barang yang syubhat (abu-abu) bernama negara.” (Sumber: Hamzah Sahal, Suara Pembaruan, 27/9/2007

Iklan