“Ah, tumbenan amat nih hari lagi sepi,” keluh tukang cukur. “Dagangan lu rame, Jid?” Tanya tukang cukur pada tukang kain.

“Namanya juga usaha, ya kagak rame saban hari,” sahut pedagang kain yang tengah duduk sambil melipat satu dua pakaian.

Keduanya biasa berbincang-bincang tentang usaha masing-masing. Di lain waktu, percakapan pun mengaitkan pedagang lain yang juga mangkal sepanjang pinggir jalan. Mereka sudah lama saling kenal.

Namun, namanya orang pasar, tak sampai mengenal detil masing-masing. Apalagi kegiatan dan status masing-masing di tempat tinggalnya.  Meski demikian, tukang cukur dan tukang kain lebih akrab dari yang lain, karena tempat keduanya bersebelahan.

Suatu pagi, tukang cukur memenuhi permintaan tukang kain, yang beberapa waktu sebelumnya, meminta menyambangi rumahnya. Beruntung tukang kain ada di rumah. Ia pun di jamu alakadarnya.

Di luar dugaan, tukang cukur diajak ke masjid. Aneh memang aneh, karena belum masuk waktu sembahyang. Belum keanehan itu lenyap, muncul perintah dari tukang kain.

“Kau duduk dulu di sini sebentar, aku mau ambil sesuatu di rumah. Ada yang ketinggalan.”

Tukang cukur mematuhi saran temannya.

Keanehan tukang cukur makin berkecambah karena tak berapa lama, masjid yang tadinya melompong itu didatangi orang-orang berpeci, berserban dan mengenakan sarung. Dan, mereka menenteng kitab-kitab.

Tukang cukur tak enak hati. Sementara si penjual kain belum juga menunjukkan dahinya. Satu tanda tanya besar membandul dalam hatinya.

“Astagfirullah, ni para kiai hendak berkumpul hingga tiap jengkal sisi masjid hampir tak terlihat. Tepi ngomong-ngomong, ni para kiai, mau ngapain? Kalau mau mengaji, siapa gurunya?” pertanyaan itu berderet-deret di benaknya.

Di saat yang sama, heran pun segera merangkak di benak para kiai. Meskipun dengan ungkapan berbeda, bahasa hati mereka seragam. “Ya Rabbi Ya Karim, siapa ni orang? Beraninya dia bertengger di sebelah tempat duduk Guru? Potongannya potongan pasar pula?”

Tak lama berselang, pedagang kain masuk masjid. Ia disambut takzim para kiai yang melingkari masjid tersebut.

Alangkah terkejutnya tukang cukur itu. Kawan yang kesehariannya berdagang pakaian, adalah guru para kiai itu. Andaikan bukan di dalam masjid dan di hadapan para kiai, entah di pinggir jalan atau di bulakan, ia sudah terjumprit nyungseb ke tanah saking kaget dan malu. Ia kapok lantaran ucapan-ucapannya di pasar selama ini sangat liar, slebor, dan sembarangan.

Pedagang kain, sahabat tukang cukur itu, adalah Guru Abdul Majid, guru para kiai Betawi.

***

KH ABDUL MADJID atau lebih dikenal Guru Madjid, lahir di Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, pada tahun 1887. Ayahnya bernama KH. Abdurahman. Buyutnya bernama Rahamtullah merupakan keturunan Pangeran Diponegoro yang datang ke Betawi dan kemudian tinggal di Kebayoran Lama.

Madjid kecil belajar ilmu agama pada ayahnya. Kemudian pada tahun 1897, pada usia 10 tahun, ia melanjutkan pendidikan di Makkah. Ia berguru kepada Syekh Mukhtar Attharid, Syekh Umar Bajunaid al-Hadrami, Syekh Ali al-Maliki, dan Syekh Sa’id al-Yamani. Di sana menimba ilmu selama 20 tahun.  Madjid kembali ke Tanah Air tahun 1914.

Di tanah Betawi, ia terkenal akan penguasaan berbagai ilmu, diantaranya tasawuf, tafsir, ilmu falaq dan ilmu kalam. Ia hapal Al-Quran yang merupakan satu keistimewaan tersendiri di tanah hooft gubernur jenderal ini. Karena itulah, namanya berkibar kencang di kalangan santri dan kiai Betawi. Ia diminta mengajar di majelis-majelis di berbagai tempat.

Karena itulah jadwal Guru Madjid sangat padat. Ia mengajar di Gang Abu dan Gang Sae Kemakmuran, Sawah Besar, Petojo, Batu Tulis, Tanjung Priok, Kramat Senen, Rawa Bangke, Jatinegara, Klender, hingga Tambun-Bekasi.

Sementara itu, di tempat tinggalnya, Guru Madjid juga membuka pengajian. Ia mengajar dari pukul delapan hingga pukul sebelas. Muridnya bukan sembarang murid. Mereka terdiri dari para kiai yang memiliki majelis di kampungnya masing-masing, setingkat kecamatan atau sekurang-kurangnya kelurahan.

Dari majelis-majelis tersebut, lahir ulama-ulama Betawi di kemudian hari. Mereka adalah KH Abdur Razak Makmun Tegal Parang (Katib III Syuriyah PBNU tahun 1967-1971) KH Sayafi’i Hadzami Kebayoran Lama (Rois Syuriyah PBNU 1994-1999), KH Abdullah Syafi’i (pendiri As-syafi’iyah), KH Thohir Rohili (pendiri perguruan Ath-Thohiriyah), KH Najihun Kosambi, dan masih banyak lagi.

Di tengah kesibukannnya Guru Madjid aktif di organisasi Masyumi-NU, anggota Cosangiin (anggota DPRD zaman jepang). Selain itu, dia tidak lupa menuangkan pikirannya dalam bentuk tulisannya. Kitab Taqwimun Nayyirain yang membahas ilmu falaq adalah buah karyanya.

Kesibukan lain dari kiai yang wafat 1947 ini, adalah berjualan pakaian. Ia menghidupi keluarganya dengan keringatnya sendiri. (Al-Hafiz Kurniawan)

Sumber: Wawancara KH Hasbullah Pondok Pinang

Dan Soeharto sendiri rupanya amat berkesan dengan pidatonya ini, hingga dalam otobiografinya ditulis secara istimewa. Bunyi judulnya “Gagasan di Pasar Klewer”. Soeharto bilang dengan bangga dalam tulisan itu, “Pidato saya ini merupakan dasar politik pembangunan kita.”

Di antara pidato Soeharto itu berisi pentingnya pembangunan di segela bidang. Dia menekankan pembangunan industri dengan penopang segi pertanian yang tangguh. Ditegaskan pula, perlunya pembangunan yang terus berkelanjutan.

“Mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu, tidaklah mungkin hanya dengan melaksanakan satu Pelita saja,” jelas Soeharto. Penjelasan ini tentu “aba-aba” dari Soeharto bahwa dirinya harus dipilih kembali. Pidato Pasar Klewer dilakukan sebulan jelang Pemilu 1971.

Dalam pidato itu juga dia menerangkan pentingnya hutang bagi pembangunan Indonesia. “Kalau kita terus memperbanyak hutang, itu adalah untuk mempercepat proses pembangunan,” kata Soharto.

Dan yang tak kalah penting, Soeharto melontarkan istilah “jihad” untuk melawan para penentangnya. Jika Soekarno tidak pernah mengeluarkan istilah jihad, berarti Soeharto adalah presiden pertama yang menggunakan kata istilah “agama” ini. Dan bisa jadi, lontaran jihad oleh Soeharto ini paling “menggelegar” setelah NU mengeluarkan Resolusi Jihad pada bulan Oktober 1945, untuk mempertahankan kemerdekaan.

“Saya peringatkan supaya pemimpin-pemimpin jangan mudah menghasut rakyat. Begitu pula,hendaknya rakyat jangan gampang dihasut oleh pemimpin semacam itu. Kalau toh terjadi pengacauan itu, demi kepentingan pembangunan, demi kepentingan Pancasila dan UUD ’45, tidak ada jalan lain bagi rakyat bersama ABRI-nya, harus menghadapi jihad itu dengan jihad pula,” demikian Soeharto menggunakan istilah jihad.

Lalu siapa yang akan “dijihadi” Soeharto? Tentu Soeharto tidak main-main dengan kata jihad ini. Karena jihad, seperti juga ijtihad, menyimpan makna berat dan sungguh-sungguh. Berperang dengan benar melawan musuh adalah jihad karena sungguh berat, penuh pengorbanan. Menahan nafsu pribadi itu disebut jihad karena memang berat nian. Dengan kata lain, Soeharto punya musuh yang berat, sehingga harus menyatakan jihad.

TERNYATA YANG DISASAR adalah Subhan ZE, salah seorang ketua PBNU waktu itu. Dia seorang yang pintar, berpengetahuan luas, jago pidato, masih muda, dihormati, kaya, ganteng, tapi tidak punya senjata, apalagi bala pasukan. Jika Soeharto berhasrat mematikan orang kelahiran Kudus ini, tentu gampang.

Perintahkan saja satu atau dua kopral berpistol, cegat di jalan. Dor! Dor! Dor! Lalu dikubur di hutan. Selesai! Tidak perlu menyerukan jihad lewat pidato resmi, karena gampang banget.

Tapi, bukan tidak mungkin, Soeharto melontarkan istilah jihad dengan pertimbangan yang masih mentah, tidak penting, bahkan guyon. Kan dia pidato tanpa teks, bisa saja kecletot lidah. Atau karena dia terpancing dan tak ingin kalah “keren” dengan pidato Subhan ZE.

Almarhum Subhan ZE dalam kampanye-kampanye Partai NU menjelang pemilu 1971, memang sering melontarkan istilah jihad. Ia dengan lantang mengingatkan Jenderal Amir Mahmud, Menteri Dalam Negeri waktu itu, agar menjadi wasit yang adil dan jangan main buldozer.

Subhan melancarkan kritik tajam dan menohok pada Orde Baru sudah sering, bukan saja jelang pemilu 1971. 1 Oktober tahun 1968, dalam pidato di radio menyambut hari Kesaktian Pancasila, Subhan sebagai Wakil Ketua MPRS menyuarakan bahwa Orde Baru melenceng dari kaidah-kaidah perjuangan, intrik, konspirasi,  korupsi sudah merajalela dan dipraktikkan kembali.

Dan Subhan juga merespon pidato Pasar Klewer. Ia menyayangkan Soeharto yang mengidentikkan dirinya sebagai pemberontak, sehingga harus diperangi dengan semangat jihad. Terjadilah polemik istilah jihad di koran milik NU, Duta Masyarakat. Sampai-sampai Ketua Umum PBNU Idham Chalid, menyampaikan komentar. Dengan kikuk, Idham berkata:

“Tidak tahu-menahu dan sangat menyesalkan sikap Subhan ZE, bahwa bisa saja Presiden Soeharto sebagai pemimpin nasional memberikan peringatan kepada setiap warga negaranya untuk tidak berbuat hal-hal yang dapat membahayakan negara.”

Pemilu 1971, NU menempati urutan kedua, memperoleh 58 kursi, tambah 13 kursi dari pemilu 1955. Dan Subhan adalah bintang pemilunya.

Desember 1971, NU menggelar muktamar di Surabaya. Dalam muktamar itu, ia juga jadi bintang yang bersinar, tapi tidak terpilih sebagai ketua umum, karena diganjal. Ia hanya menempati salah satu ketua. Tapi belum sebulan umur muktamar, Subhan dipecat dari ketua PBNU. Tak lama setelah itu, ia tewas sebab kecelakaan mobil, dalam perjalanan dari Mekkah ke Madinah. (Hamzah Sahal)

Kelompok Islam ini melontarkan tuduhan: Republik Indonesia (itu) kafir. Kelompok Islam ini ingin membubarkan Republik Indonesia dan menggantinya dengan Darul Islam (DI) tahun 1950-an.

Kartosuwiryo memimpin DI Jawa Barat, Kahar Mudzakar di Sulawesi Selatan, Ibnu Hajar mengomandani pemberontakan di Kalimantan Selatan.

KH Dr. Idham Chalid, atau biasa dipanggil Pak Idham dibuat sibuk oleh kelompok Islam ini. Sebab, tuduhannya serius, yakni menyangkut perkara teologi. Mereka membawa-bawa dalil agama untuk menjalankan misinya. Pak Idham yang waktu itu menjabat Wakil Perdana Menteri II dan Kepala Badan Keamanan tentu tak akan main-main, tentu juga karena ia sendiri adalah seorang ulama.

Sebelum menyikapi Kartosuwiryo dan kawanannya, Pak Idham meminta kaum ulama membahas Darul Islam. “Ini tugas saya yang paling berat,” tulis Pak Idham autobiografinya.

Dalam sebuah sidang di badan keamanan, Pak Idham bertanya, “Bagaimana menurut Bapak-bapak kiai,apa betul mereka berjuang memakai senjata menghadapi negera Republik Indonesia? Di Jawa Barat mereka menyebut Rebuplik Indonesia sebagai ‘RIK’ (Republik Indonesia Kafir). Apakah hal ini kita biarkan?”

Sidang kaum ulama memutuskan bahwa Kartosuwiryo dan tentaranya tidak bisa dibenarkan. DI itu, kata Pak Idham, bukan perjuangan, tapi pemberontakan. Kartosuwiryo tidak sesuai dengan negara yang berdasarkan Pancasila. Cita-cita Islam yang luhur tidak bisa didapat dengan cara kekerasan seperti yang dilancarkan DI.

“Aksi DI/TII bukannya menguntungkan umat Islam, tetapi merugikan. Banyak umat Islam yang menjadi korban kekejaman mereka. Mungkin di Aceh tidak terjadi perbuatan seperti di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Di dua daerah ini DI membakari madrasah dan masjid-masjid yang tidak sependapat dengan paham mereka.”

Sikap tegas Pak Idham pada DI/TII nyaris bikin dirinya tewas diterjang timah panas, yakni ketika Idul Adha DI/TII menyerang Bung Karno saat shalat Id.

“Peluru yang ditembakkan anggota DI/TII yang menyusup ke Jakarta itu juga menyerempet saya. Terasa benar panasnya peluru ditengkuk saya,” cerita Pak Idham.

Pak Idham sudah tiada, pulang ke Rahmatullah Juli tahun lalu di usia 88 tahun. Tapi, jasa dan perjuangannya masih dapat dinikmati hingga sekarang, dan Indonesia mendatang. Negeri Pancasila yang mengedepankan persatuan di tengah berbedaan agama, suku, bahasa, golongan, masih berlangsung, meski di sana-sini masih direcoki. (Hamzah Sahal)

Akhir tahun kali ini, saya tertarik dengan iklan Kementerian Agama RI yang diturunkan, paling tidak, di sebuah majalah terbitan Jakarta, minggu ketiga November. Iklan mereka berbentuk dua judul tulisan dilengkapi dengan dua buah foto. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan catatan pendek untuk iklan kementerian yang menterinya berasal dari partai politik itu.

Tulisan pertama, dalam iklan itu, berjudul Payung Hukum Kerukunan Mendesak Dihadirkan. Tulisannya lumayan panjang dan foto Suryadharma Ali yang tampak sedang bicara dipasang lumayan gede, lengkap dengan caption, Meneteri Agama RI. Inti tulisannya adalah gagasan Rancangan Undang-undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB) agar segera disahkan menjadi Undang-undang.

“Agama seringkali menjadi alat bagi para provokator untuk membangkitkan konflik horizontal di berbagai daerah. Menjadi komitmen Kementerian Agama untuk melakukan langkah pencegahan secara massif di masyarakat,” inilah di antara pernyataan Suryadharma di iklan itu. Tampaknya ini yang dijadikan basis pendukung RUU KUB.

RUU KUB, kata tulisan itu, adalah solusi permanen menyelesaikan konflik horizontal bermotif agama. RUU KUB disusun bersama Kementerian Agama dengan Kemenko Kesra dan Kementerian Dalam Negeri. Isi RUU KUB pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), rumah ibadah, dan beberapa lagi.

Iklan itu juga memuat statemen Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mendukung FKUB. Mustofa Ali Yaqub sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal juga muncul memberikan dukungan Kementerian Agama. “Dalam RUU Kerukunan Umat Beragama itu nantinya juga akan diatur bagaiamana persyaratan pendirian rumah ibadah, agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat,” ujar Yaqub.

Tulisan kedua dalam iklan tersebut lebih pendek, letaknya ada di bawah tulisan pertama. Tulisan berjudul Indonesia Mini di Kampung Sawah itu disertai foto kumpulan orang dari lintas agama, etnik dan suku yang sedang berdiskusi. Tulisan ini menggambarkan kerukunan orang-orang Budha, Kristen, Katolik dan Islam yang berasal dari etnik dan suku yang beragam pula. Kerukunan Kampung Sawah yang ada di Bekasi ini telah berlangsung dari generasi ke generasi, umurnya lebih dari seabad.

Pertanyaan saya adalah, “Adakah persinggungan antara dua tulisan di atas?”

Pertanyaan di atas muncul karena saya berasumsi, tulisan kedua dalam iklan tersebut adalah argumen atau data penyokong keinginan Kementerian Agama, juga Kementerian Dalam Negeri, untuk segera menjadikan RUU KUB sebagai Undang-undang.

Mengapa saya berasumsi demikian? Karena secara semiotis, dua tulisan itu satu kesatuan. Keduanya diikat oleh tema yang sama: kerukunan.

Dalam tulisan kedua ada deskripsi bagaimana warga “Mengatur” keragaman komunitas umat beragama, serta suku dan etnis agar kehidupan menjadi harmoni dan rukun: ada gereja Katolik berumur 115 tahun berdekatan dengan masjid, begitu juga kuburan yang biasanya segregatif, tapi di Kampung Sawah Integratif, biasa pula di sana warga adakan rapat di Gereja Servatius. Dan tak ketinggalan, di Kampung Sawah ada ada satu keluarga yang mengikuti macam-macam agama.

“Ayahnya Katolik, anaknya ada yang Muslim, Protestan, dan Budha,” ungkap iklan dalam tulisan kedua tersebut.

Di akhir tulisan (kedua), iklan itu menyatakan, Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama memberikan penilaian bahwa Kampung Sawah merupakan potret ideal Indonesia. Semua statemen-statemen itu menguatkan asumsi saya, bahwa tulisan itu satu kesatuan, dukung-mendukung.

Namun, saya menyatakan, dua tulisan dalam satu iklan itu tidaklah saling mendukung, tulisan pertama ngidul, tulisan kedua ngalor. Tulisan pertama berisi persepsi-persepsi orang “kantor” yang entah datangnya dari mana. Sedangkan tulisan kedua mengabarkan fakta-fakta di lapangan.

Dan pertanyaan selanjut dari saya, “Apakah kerukunan yang ada di Kampung Sawah itu hasil dari regulasi negara?”

Tentu jawabnya adalah tidak! Sebab, Kampung Sawah sudah lebih dulu rukun dan harmoni sebelum ada Forum Kerukunan Umat Beragama yang dilahirkan lewat Peraturan Bersama Kementerian Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006. Bahkan perkampungan yang diidealkan Kemenag itu sudah ada sebelum republik ini berdiri.

Dari semua itu, saya juga bertanya, apakah sudah tepat desakan RUU KUB dijadikan UU? Saya bukan anti regulasi, dan saya nyatakan bahwa regulasi itu penting bagi negeri yang menyimpan banyak problem ini. Hanya saja, saya khawatir RUU KUB, jika dijadikan UU, akan nganggur atau bahkan memunculkan masalah baru, karena tidak sesuai dengan fakta sosio-kultural negeri ini.

Sudah banyak regulasi berbau “kerukunan” yang tidak efektif dan bahkan menjadi problem. Meski demikian, saya tidak sedang menafikan sisi positif sebuah regulasi.

Saya hanya ingin mengingatkan, sebuah peraturan haruslah dapat diterapkan di daerah yang berbeda-beda, baik berbeda dari sisi agama, budaya, situasi kependudukan, hingga geografis. Pendeknya, sebuah regulasi musti mendukung pilar yang ada di negeri ini, di antaranya Bhineka Tunggal Ika.

Saya ingin memberi contoh regulasi yang tidak pas untuk situasi keindonesiaan. Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1987 Pasal 4 ayat 2: “Untuk ketertiban dan keteraturan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum diadakan pengelompokan tempat, bagi masing-masing pemeluk agama.”

Saya baca, PP ini dimasukkan RUU KUB, Pasal 20 Ayat 2: “Tempat pemakaman jenazah dikelompokkan sesuai dengan agama”. Padahal, regulasi itu, setidak-tidaknya, pernah bermasalah di Bekasi tahun 2003, yakni pembongkaran jenazah yang sudah dikubur selama tiga bulan. Sebabnya, agama jenazah tersebut beda dengan agama jenazah pada umumnya.  Absurd bukan?

Apa persoalannya? Persoalannya adalah, RUU KUB itu tidak pas bagi situasi Indonesia secara umum. Alasannya jelas, karena nilai yang dibawa dalam RUU itu adalah fiqih (Islam). Jadi, mungkin pas diterapkan di Aceh, tapi tidak pas di Bekasi atau Yogyakarta heterogen. Di Yogyakarta, kuburan beda agama dalam satu kompleks pekuburuan biasa saja. Ini contoh kecil regulasi tidak bisa ditegakkan (unenforceable), bahkan bisa bikin runyam situasi. Belum lagi tentang rumah ibadah, urusannya lebih repot lagi.

Sekali lagi, saya tidak sedang anti regulasi. Bagi saya, regulasi adalah keniscayaan, tapi harus bisa mewakili rasa keadilan dan memecahkan problem yang ada, bukan malah bikin masalah baru. Jika hendak bikin regulasi, tirulah peraturan tentang kewajiban memakai helm oleh pengendara sepeda motor. Helm bisa dipakai laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa, jalan beraspal atau berlumpur, helm juga pas untuk musim hujan atau kemarau.

Akhirul kalam, minta maaf karena tulisan ini banyak melontar pertanyaan. Karena memang, di kepala saya, iklan kerukunan itu penuh dengan kemasgulan: Kampung Sawah rukun dan harmoni karena kultur yang sudah mapan dan proses kesalingpahaman yang sudah berlangsung lama. Hal ini tidak bisa dijadikan argumen untuk mendesak RUU KUB menjadi UU. (Hamzah Sahal)

Rois Syuriah PBNU KH Abdul Muchit Muzadi menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama (KUB) sangat riskan karena menyiratkan intervensi negara terhadap sebuah kehidupan agama.

“Intervensi itu sangat dikhawatirkan, karena akan memicu munculnya persoalan baru ketika negara harus melakukan intervensi yang mengakibatkan kehidupan beragama menjadi kerdil,” katanya di Jember, Jumat.

Ia mengemukakan hal itu menanggapi Bahtsul Masail (diskusi agama) yang dilakukan PP Nurul Islam, Antirogo, Jember bekerja sama dengan Jamaah Persaudaraan Sejati Jakarta untuk membahas RUU KUB itu di pesantren setempat (30/1).

Menurut kakak kandung ketua PBNU Hasyim Muzadi itu, bila kehidupan antar umat beragama benar-benar diatur secara formal dalam UU, maka akan menjadi tipis untuk membedakan wilayah agama dan wilayah negara.

Secara pribadi, dia mengimbau alangkah baiknya jika kehidupan antar umat beragama dibiarkan berjalan secara informal, karena prinsip dari kehidupan umat beragama adalah bagaimana menciptakan rasa hormat menghormati sehingga masing-masing penganut agama bisa menjalankan agama dengan baik dan tenang tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Oleh karena itu, ia berpendapat pembahasan RUU KUB di Pesantren Nurul Islam, Antirogo, Jember (30/1) terlalu prematur atau terlalu dini, karena hal itu masih menjadi polemik dan eksekutif serta legislatif sendiri belum menerima rancangan itu.

“Bagaimana kita harus membahas sebuah RUU bila secara prosedur hukum masih cacat, karena pihak yang berwenang seperti eksekutif yakni presiden atau legislatif (DPR) sendiri belum menerima rancangannya,” katanya.

Menurut dia, RUU KUB itu baru dikeluarkan oleh lembaga penelitian (Litbang) Departemen Agama (Depag RI) yang berarti secara hukum Menteri Agama yang seharusnya bertanggung jawab belum menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap RUU itu.

“Jika ada pihak yang melakukan pembahasan sebelum RUU KUB itu sendiri diajukan Menag atau Presiden kepada DPR RI berarti akan membuang-buang waktu dan tenaga saja. Untuk itu, kajian ini jangan dilakukan terlebih dahulu sebelum ada kejelasan soal
prosedur hukum pembuatan RUU,” katanya.

Sementara itu, forum Bahtsul Masail RUU KUB yang diikuti 21 kiai se-Karesidenan Besuki dan Probolinggo di PP Nuris (Nurul Islam), Antirogo, Jember, memutuskan penolakan RUU KUB, karena mengandung mafsadat (kejelekan) daripada maslahat (kebaikan) bagi umat.

“Keputusan penolakan RUU KUB itu akan disampaikan ke Depag RI bidang Litbang untuk dijadikan referensi,” kata ketua PCNU Jember KH Muhyidin Abdussomad. Ia menjelaskan ada beberapa pertimbangan Bahtsul Masail di PP Nuris Jember menolak RUU KUB karena terdapat pasal-pasal yang menimbulkan resiko terjadinya diskriminasi agama dengan adanya sebutan agama mayoritas dan agama minoritas.

Alasan lain, katanya, RUU itu bernuansa munculnya intervensi pemerintah terhadap pelaksanaan ajaran agama yang pada akhirnya akan membungkam kebebasan pengamalan ajaran sesuai keyakinan dan kepercayaannya.

Selain itu, lanjut Muhyidin, dalam konteks agama Islam akan menutup pengembangan ijtihad (pembaruan) yang diperintahkan Islam yakni tashwib (prinsip etis yang memungkinkan adanya nilai kebenaran dalam setiap upaya itjihad). “Yang terpenting, hal itu tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan, kerahmatan, keadilan, dan kehikmatan yang menjadi prinsip dasar syariat Islam,” katanya.(red, 31/01/2004 11:41)

Di tengah itu semua, ia tampil dengan kesederhanaan di banyak aspek kehidupannya. Kesederhanaan Abdurruhaman Wahid menjadi konsep kehidupan yang dihayati dan dilakoni. Sehingga menjadi jati diri.

Kesederhanaannya menjadi kontras, tampil beda dengan arus utama kehidupan pada saat itu. Sehingga kesederhanaannya menjadi budaya perlawanan dan pembelajaran untuk kita semua. (HS)

Santri yang disuruh bingung, tengok kanan tengok kiri. “Pohon Kristen? Apa maksudnya? Lagian itu pohon kesayangan Kiai Ahmad. Beliau sendiri yang nanem tiga tahun lalu,” gumam santri dalam hati.

“Iya, pohon cemara itu. Tebang segera. Iku pohon Kristen!” tukas kiai bakar lebih tegas.

Setelah mengulangi perintahnya, sang kiai melangkah menuju rumah. Sementara si santri diam sesaat, pandangan matanya ke atas, menelusuri pohon cemara. “Sebelum nebang cemara itu, aku harus minta izin Kiai Ahmad.”

“Punten Kiai. Kulo disuruh Kiai Bakar nebang Cemara. Pripun?” kata santri pada Kiai Ahmad.

“Hah? Cemarku ditebang. Wit-witan apik ngono arep ditebang? Kenapa?” Kiai Ahmad kaget.

“Nganu Kiai. Kulo disuruh Kiai Bakar. Katanya pohon cemara itu pohon Kristen,” ujar santri.

“Hah? Pohon Kristen?? Ada-ada saja Kiai Bakar itu, wit-witan nganggo agomo mbarang. Pohon Kristen lagi, ngga ono iku. KTP saja tidak punya kok. Gak usah ditebang. Nanti saya jelasin ke Kiai Bakar. (hamzah sahal, NU Online 07/06/2011 15:43)

“Wong, Saya Enggak Pernah Berubah”*

Jangan sembarangan, Gus Dur masih pemimpin umat. Itulah setidaknya menurut pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Lampung yang datang ke kantor Pengurus Besar (PB ) NU di Kramat Raya, Jakarta Pusat. “Akan hadir sedikitnya 50.000 umat kalau Gus Dur bisa datang,” bisik salah seorang di antara rombongan itu, yang mengundang Abdurrahman Wahid untuk hadir dalam sebuah pertemuan umat di Lampung, nanti.

Menerima pengurus NU dari berbagai daerah, itulah bagian dari kesibukan Abdurrahman Wahid di Kantor PBNU sehari-hari. Dan, Abdurrahman Wahid tetaplah Gus Dur. Maksudnya, di antara acara “serius” itu, biasa, ia masih bisa menemukan waktu longgar, misalnya hari itu, 7 November, sebelum rombongan Lampung datang. Ketua Tanfidziah Pengurus Besar NU itu sempat “olahraga” sejenak. Ia mondar-mandir bertelanjang kaki dari ruangannya ke ruang tamu sambil menyiulkan lagu Barat Ramona. Badannya yang ekstrasubur tak menghalangi geraknya. Langkahnya cepat dan lincah, walaupun waktu itu ia tak mengenakan kacamata supertebal-nya, ia tak pernah “salah jalan”. Beberapa kali, ia memiringkan badannya dan nyaris menabrak lemari, ternyata selamat saja.

Gus Dur, kini 56 tahun, belakangan menjadi pembicaraan ramai. Gara-gara, ia yang terpilih untuk ketiga kalinya di Muktamar NU Cipasung tahun 1994 itu baru bertemu dan berjabatan tangan dengan Presiden Soeharto, awal November ini, dalam acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional Rabithah Al-Ma’ ahid Al-Islamiyah (RMI, Perhimpunan Pesantren NU) di Pesantren Zainul Hasan, Probolinggo, Jawa Timur. Bukan karena Pak Harto tak hadir di Cipasung dua tahun lalu itu. Tapi, entah kenapa, ketika itu, Gus Dur hanya di belakang para pengurus yang lain ketika Presiden mengunjungi Muktamar Cipasung dan tak sempat bertemu muka dengan Presiden, apalagi berjabat tangan.

Sesudah muktamar, berdasarkan kebiasaan di Indonesia, pengurus baru (atau yang terpilih lagi ) sebuah organisasi besar lazimnya kemudian melakukan silaturahmi ke Istana Negara dan berjabatan tangan dengan Presiden Soeharto. Gus Dur bukannya tak ingin melakukan itu, tapi panggilan dari istana tak kunjung tiba. Bahkan, menyusul terpilihnya Gur Dur, ada beberapa orang yang mengaku diminta oleh pihak tertentu untuk meminta “Gus Dur mundur” dari kepengurusan NU. Tapi, si Gus bertahan. hingga sekarang, hingga jabat tangan dengan Presiden Soeharto terjadi, meski bukan di istana.

Bukanlah hal yang aneh bila kemudian pemimpin NU itu pun berpelukan dalam silaturahmi dengan KSAD Jenderal R. Hartono di Pesantren Salafiyah Syati’iyah, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. Meski, dua tahun lalu, dikabarkan Jenderal Hartono, waktu itu sebagai Kassospol ABRI. “ikut tidak senany” dengan tampil kembalinya Gus Dur menjabat Ketua PB NU untuk ketiga kalinya.

Adakah cucu K.H. Wahid Hasyim itu sudah berubah? Adakah ia dianggap “melunak” dan lebih bersikap “akomodatif”? Orang lalu mengaitkan dengan pernyataannya bahwa NU akan mendukung Pak Harto. Jika MPR memang memilihnya kembali. Juga imbauannya agar Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI yang tergusur, mencabut kembali gugatannya terhadap pemerintah, berkaitan dengan kemelut yang terjadi di tubuh Partai Demokrasi Indonesia.

Namun, lain di masyarakat, lain di dalam diri Gus Dur. Pemimpin sekitar 30 juta umat NU itu dengan santai menyatakan “tidak ada yang spesial” dalam jabat tangannya dengan Presiden Soeharto. Meskipun, ia mengakui pertemuan itu punya dampak psikologis yang positif bagi warga NU dalam hubungan dengan, terutama, pemerintah daerah setempat.

Pekan ini, Abdurrahman Wahid mengunjungi umatnya di Jawa Timur (Nganjuk dan Jombang, antara lain) “karena diundang”. Sebelum sore hari ia terbang ke Surabaya, di rumahnya, di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Ketua Tanfidziah NU itu menerima tiga wartawan D&R: Rachmat H. Cahyono, Imelda Bachtiar, dan Budi Nugroho.

Rumah itu tepat di belakang Masjid Almunawaroh, yang menjadi kebanggaan masyarakat di situ. Masjid yang mampu menampung 500 lebih jamaah itu tampaknya lebih tepat disebut masjid kaum muda. Beberapa spanduk yang terpampang di dalamnya berisi seruan yang bersifat menyemangati kaum muda untuk giat beribadah. Rumah Gus Dur sendiri tak terlalu mewah untuk ukuran Jakarta. Bergaya joglo dengan pergola kayu, tampak asri dengan taman yang teduh dan terawat rapi. Dari luar, rumah itu tampak unik dengan sebatang palem raja setinggi sepuluh meteran di samping kiri pintu masuk, dan pagarnya yang tersusun dari batu alam. Konon, rumah itu jarang sepi bila Gus Dur di Jakarta. Ada saja yang datang. Malah, bila orang daerah datang kemalaman dan rumah sudah gelap, pintu halaman sudah ditutup, sudah biasa bila para tamu lalu tidur begitu saja di beranda masjid. Itu juga yang dilakukan D&R karena ketika datang Gus Dur sudah nyenyak. Padahal, D&R dijanjikan wawancara malam. Karena itu pula wawancara disambung siangnya, di dalam mobil yang melaju dari kantor PBNU Kramat Raya ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan, apa pun yang terjadi, Gus Dur tampaknya tetap tenang, seperti ketika Corolla Twin Cam-nya diserempet sebuah bus.

Berikut petikan wawancara itu.

Hadirnya Presiden Soeharto dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional Ke-5 Rabithah Ma’ahid Islamiyah di Probolinggo belum lama ini menurut Anda secara simbolis menunjukkan upaya koreksi Presiden terhadap ketimpangan dalam kehidupan politik saat ini. Bisa lebih dijelaskan pendapat Anda itu?

Enggak, saya cuma bilang itu punya dampak psikologis yang positif bagi warga NU dalam hubungan dengan, terutama, pemerintah-pemerintah daerah. Itu saja.

Lalu, yang Anda maksud “memperlihatkan upaya koreksi Presiden” itu apa?

Lo, itu bukan kunjungan itu sendiri. Pak Harto itu melihat bahwa tahun 1970-an dan awal 1980-an, kurang lebih, kaum muslimin, dalam arti santri tepatnya, tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia dalam sistem politik Orde Baru. Karenanya, mereka, gampangannya, kurang terwakili di birokrasi, legislatif, di ABRI, dan sebagainya. Ini bukan hanya ulama. Himpunan Mahasiswa Islam saja tidak terwakili. Jadi, di dunia profesi, birokrasi, apa itu namanya legislatif ataupun di ABRI, itu kurang terwakili, under representative. Pak Harto itu bacanya begitu. Nah, makanya, dia bikin koreksi. Pada paro kedua 1980-an, dia mulai mengangkat orang-orang yang katakanlah bisa mewakili dunia santri atau pantes untuk menjadi citra orang-orang santri dalam pemerintahan. Menurut saya, yang paling simbolis sekali adalah pengangkatan Pak Try Soetrisno sebagai KSAD. Bagaimanapun, citra Pak Try itu surau. Ya betul, dia adalah jenderal, seperti militer yang lain. Tapi citranya itu, ya, surau. Dia kan bolak-balik mengaku sendiri kalau ketemu saya, “Saya ini tidurnya di langgar, Cak.” La, koreksi dari Pak Harto itu berlanjut dan berkulminasi pada (dibentuknya) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), yang diharapkan bisa memunculkan kekuatan politik yang baru, yang memungkinkan perwakilan dari, katakanlah, golongan Islam, menjadi konkret: dalam pemerintahan, dalam partai politik, ABRI, dan sebagainya. Kalau melalui partai politik kan nantinya ke legislatif. Gagasannya sendiri bagus. Tapi, ternyata ICMI ditangkap oleh orang-orang militan, kalangan aktivis muslim militan. Ini yang bikin ruwet karena mereka inginnya bukan mewakili saja, tapi mendominasi.

Siapa yang Anda maksud?

Ya, mereka itu (menyebut sejumlah nama) ingin mendominasi kekuatan sos ial politik atau organisasi sosial politik. Itu adalah jaringan pertama. La, ini memang berhasil diwujudkan. Tapi, akhirnya, Pak Harto menyadari. La, yang terjadi ini kan alienasi total. Pak Harto terus-menerus teridentifikasi dengan mereka, Pak Harto juga akan mengalami “pendarahan dukungan”. ‘Kenapa? Karena, ya, semua kan enggak senang kalau diintip-intip. NU saja, podo Islame (sama Islamnya), tidak senang, apalagi yang lain, apalagi yang nonmuslim.

Jadi, itu koreksi atas koreksi?

Koreksi itu kan biasa. Dalam sejarah kan begitu: sebuah koreksi senantiasa disusul koreksi kedua, koreksi ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang, Pak Harto melakukan upaya koreksi atas koreksi itu, dengan cara menunjukkan bahwa bukan hanya ICMI satu-satunya yang bisa (dianggap) mewakili Islam. NU pun bisa juga mewakili Islam. Pokoknya, saya melihat sekarang ini ada koreksi terhadap itu.

Sejauh mana efektivitasnya?

Ya, efektif. Karena, bagaimanapun,, dukungan Presiden itu menjadi sangat menentukan, apalagi untuk organisasi kayak ICMI, yang memang enggak punya basis massa.

Ada yang bilang Anda yang berubah dan lebih akomodatif terhadap pemerintah. Misalnya, Anda mengimbau Megawati untuk tak meneruskan gugatannya atau pernyataan dukungan Anda kepada Pak Harto?

Itu bukan untuk kepentingan pemerintah. Itu untuk kepentingan Mega sendiri.

Jadi, langkah Anda itu mencerminkan apa sebenarnya?

Ya, mencerminkan keinginan saya untuk melindungi teman-teman saya.

Kalau ada kesan Anda telah berubah, bagaimana Gus?

Ya, terserah sajalah, wong, saya enggak pernah berubah. Dari dulu kan begini ini. Bahwa saya omong Pak Harto melakukan koreksi dan sekarang melakukan koreksi lagi, apa itu omongan orang yang berubah?

Saran Anda terhadap Mega itu kan terkesan tidak ditanggapi…

Siapa bilang? Ketika saya mengajukan imbauan itu, pertama untuk menunjukkan kepada pihak lain bahwa saya ini di pihaknya Mega dan tidak semua pihak Mega menunjukkan sikap konfrontasi; sehingga memahami situasi dan kondisi di dalam. Waktu itu kan jawabannya Mega bagus sekali, “Secara pribadi saya bisa menerima imbauan itu. Tapi, keputusan di tangan DPP PDI.” Artinya apa, pemerintah juga tahu bahwa Mega itu bukan orang yang senang konfrontasi.

Anda yakin Mega bisa survive?

Ya, asal dia bijaksana, dia bisa memelihara jarak yang baik dengan semua pihak. Jangan semata-mata lalu kelihatan konfrontasi dengan pemerintah, jadi tidak bisa menyajikan adanya kelenturan sikap yang positif. Itu tidak berarti ngalah. Seperti gugatan ke PTUN itu, tunda dulu-lah. Konsentrasi saja pada persoalan Soerjadi, gugatan terhadap Kongres Medan. Lalu, usahakan sejauh mungkin supaya ada keputusan dari pengadilan bahwa Kongres Medan tidak sah. Konsentrasi di situ.

Berkaitan dengan umat Islam, dulu waktu membentuk Forum Demokrasi (Fordem), Anda pernah mengatakan umat Islam belum siap bersikap demokratis. Kalau sekarang?

Ya, memang belum siap: baru satu-dua tahun, paling. Kalau cuma jarak lima-sepuluh tahun, sih, kondisinya masih sama. Kita melihatnya harus ke depan.

Peristiwa Situbondo itu mencerminkan kondisi ini?

Pokoknya beginilah: sudah ada koreksi terhadap, katakanlah, orientasi terhadap kepentingan-kepentingan Islam. Itu sebagai koreksi atas koreksi. La, nanti bagaimana, kita lihat saja.

Dalam pemilu mendatang, faktor suara NU kan menjadi sangat penting dan pasti diperebutkan. Kalau dikaitkan dengan kunjungan Pak Harto ke acara NU tempo hari, kan banyak warga NU yang menaruh harapan…

Itu yang harus hati-hati. Jangan GR (gede rasa).

Anda juga pernah menganalisa, setelah pemilu, suhu politik tidak akan menurun tanpa transfer kekuasaan secara final dari generasi 1945 ke berikutnya…

Apa turun itu suhu politik kalau pemilu dilakukan? Itu kan (karena) ada pertikaian dan persatuan di antara pusat-pusat kekuasaan: dalam ABRI, dalam birokrasi, di bidang polkam.

Transfer yang final itu mutlak dilakukan?

Ya, harus, dong. Kan, orangnya habis sendiri. La, habis sendirinya tapi tidak ada peralihan, yang baik jadi hancur.

Anda mengatakan, kalau MPR kembali memilih Pak Harto, NU akan mendukung. Kalau MPR memilih calon yang lain bagaimana?

Harus dicalonkan melalui MPR, melalui semua fraksi. Nah, kalau ada calon lain, berarti kan urusannya MPR, bukan urusan NU.

NU sendiri, selaku ormas yang besar, apa tak punya keinginan mengajukan calon lain?

Buat apa ikut pusing.

Nama Anda disebut-sebut Jenderal (Purn.) Soemitro sebagai orang yang layak menjadi wakil presiden?

Biar saja.

Kalau calonnya Habibie?

Ya, enggak ada masalah kalau Habibie-nya mau, yang mencalonkan mau. Harus dua-duanya. Tapi, ya, terus orang geli, enggak pantas jadi wapres.

Kenapa tidak pantas?

Ya (dia itu) emosional, lalu apa-apa sepihak, maunya menang sendiri.

Soal kerukunan umat beragama, masihkah kita punya masalah dengan hal itu, khususnya dikaitkan dengan Peristiwa Situbondo?

Ya, kerukunan itu sendiri sudah ada. Sebanyak 190 juta rakyat tenang-tenang saja. Kerusuhan kan hanya di satu-dua tempat. Pada umumnya kan tidak ada masalah.

Benar enggak kalau selama ini terkesan hanya umat Islam saja yang dituntut toleran?

Ya, memang dia yang gede.

Jadi, memang sudah semestinya?

La, iya.

Ini soal lain. Setelah 12 tahun Anda memimpin PBNU, kok, terkesan belum ada kaderisasi yang menonjol?

Kadensasi itu tergantung levelnya: daerah, lokal. Daerah itu maksud saya provinsi, lokal itu kabupaten. Di bawah itu ada ranting, desa, ada kecamatan, majelis perwakilan cabang. Itu mereka artinya sudah terjadi proses yang baik, kombinasi antara yang tua dan muda itu rata. Mungkin kualitas atau tingkat pendidikan iya, dan sebagainya. Sama saja itu, sih, bukan karena masalah tua-muda. Di samping itu, pada level pusat, Anda lihat sekarang tenaga-tenaga muda di pusat banyak sekali. Salah satu ketua, Fajrul Fallakh, sekarang lagi ke London untuk setahun sekolah, dia itu umurnya baru 35 tahun. Muktamar nanti belum 40 tahun. Kalau umpamanya dia sampai terpilih menjadi ketua umum, berarti ketua umum termuda. Tapi, seandainya dia tidak terpilih, peluang lima tahun lagi masih besar, dan umumya masih di bawah 45 tahun. Dari sudut keahlian juga demikian. Kami di PBNU sekarang ini tenaganya macam-macam, ada rektor, ada pengusaha, ada orang bank, ada orang Universitas Indonesia. Adapun di bidang syuriah, kualifikasi ilmu-ilmu agamanya orang-orangnya sangat tinggi: dari Amien Aziz, Zainahwatu Salam — mereka itu doktor dengan tiga master: Terus, ada K.H. Ilyas Ruhiyat, Ketua Syuriah NU, K.H. Sahal (Mahfudz), Anda tahu sendiri, kiai top-top semua itu. Jadi, dari sudut ilmu pengetahuan agama itu, PB Syuriah NU yang sekarang ini sangat kuat dibanding yang dulu-dulu. Dari sudut tanfidziah, ragam profesinya juga luar biasa.

Masalahnya, orang kan bertanya: kok, Gus Dur lagi, Gus Dur lagi?

Bukan, bukan itu. Itu, sih, enggak ada urusannya dengan kaderisasi. Masalahnya itu, kemarin itu (Muktamar di Cipasung), seumpamanya kelompok-kelompok politik itu misalnya bilang “sudah, deh, selesai, enggak usah ribut-ribut lagi,” saya juga akan mundur. Kan, susahnya, mereka itu mau menguasai medan terus-menerus. Jadi, dengan kata lain, ancaman dari pihak mereka itu masih sangat besar. Tapi, yang nanti ini sudah enggak ada urusan, sudah “habis” mereka. Saya itu sudah berniat berhenti di Cipasung. Tapi, orang-orang benar-benar enggak ngasih. Habis, calonnya, terus-terang saja, itu yang menjadi calon ketua enggak paham agama.

Kalau begitu, tantangan masa depan apa yang paling menonjol bagi NU?

Ya, tetap saja, menurut saya, di satu sisi secara konseptual kami masih harus membenahi hubungan antara wawasan agama dan wawasan kebangsaan. Itu tetap karena belum tuntas sampai sekarang. Belum tuntas dalam arti secara formal sudah ada, tapi belum merupakan penghayatan sehari-hari. Karena, memang pengembangan susulannya itu kurang selama ini. Ya, tentu kurang karena perluasan wawasan belum terjadi. Pemekaran wawasan, perluasan wawasan, itu memerlukan dialog terus-menerus. Nah, sekarang sedang dibikin oleh Syuriah PBNU, oleh Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakesdam), juga oleh RMI dengan halaqah atau lingkaran studinya terus-menerus. Jadi, karena memang baru mulai, hasilnya juga belum merata dan belum terlihat. Ya, ini soal waktu. Tapi, begitu mereka selesai, masalah pengisian wawasan kebangsaan kaitannya dengan wawasan keagamaan itu enggak sulit. Jadi, mumpung masih baru.

Apakah itu proses yang panjang?

Ya, kan sudah dimulai dari tahun 1984. Sampai saat ini sudah 12 tahun. Jadi, masih memerlukan waktu sekitar sepuluh tahunan. Tapi, kalau terjadi, itu mapan, sudah enggak jadi masalah. Seperti di negara-negara lain, hubungan antara agama dan negara itu sudah begitu jelas dan begitu pas. Sebaliknya, kalau di sini atau di negara-negara muslim lain, belum pas. Masih ada masalah-masalah.

Jadi, kita masih punya sejumlah agenda permasalahan yang berkaitan dengan wawasan keagamaan dan kebangsaan?

Ya, masih, dong, yaitu orang-orang yang omong “mayoritas-mayoritas” dan mengatakan bahwa mayoritas harus dapat pelayanan khusus atau bagaimana. Itu kan mereka mau menciptakan eksklusivisme bagi mayoritas.

Jangan-jangan, masalahnya sekadar mempersoalkan, jatah yang “normal” bagi mayoritas?

Anda mau mengatakan mayoritas itu jatah normalnya berapa? Sekarang ini memangnya enggak ada data? Yang mewakili Islam itu siapa? Apakah Pak Harto bukan pemimpin Islam? Para menteri bukan? Jenderal-jenderal bukan? Lalu siapa? Mereka itu maunya orang-orang itu mewakili kelompoknya sendiri, tapi menamakan diri sebagai perwakilan Islam. Dari mana mereka punya hak untuk itu? Dalam gerakan Islam saja mereka cuma kecil, kok, omong mewakili semua. NU yang lebih gede saja enggak berani sembarangan mengajukan klaim berhak mewakili mayoritas. Itu, lo, saya enggak pahamnya kan di situ. Selalu mereka mengatakan, “Mayoritas enggak kebagian.” Kalau mayoritas enggak kebagian, lalu yang kebagian siapa selama ini?

Kalau dikaitkan dengan sikap pemerintah yang kini dinilai lebih akomodatif terhadap umat Islam, bagaimana?

Saya sudah omong bahwa gerakan Islam itu kurang pandai memanfaatkan peluang. Kenapa? Karena level pendidikan dan sebagainya, kan? Pengalaman dalam birokrasi dan sebagainya, kan? Lalu, itu dikoreksi oleh Pak Harto. Oke, tapi koreksi itu jangan sampai membuat orang GR, dong, bahwa mereka yang paling berhak, orang lain tidak. Itu yang salah. Koreksi itu harus menghasilkan kesadaran bersama bahwa gerakan Islam memperoleh porsi, tapi jangan dia lalu mau main sendiri, enak sendiri, atas kerugian orang lain.

Apakah sikap Anda ini ada kaitannya dengan kekhawatiran berkembangnya kembali radikalisme?

La, iya: radikalisme itu selalu vokal, teriaknya itu macam-macam, tapi sebenarnya kekuatannya enggak ada. Asal alur umum politik kita dan alur umum kehidupan tidak terpengaruh, enggak ada masalah. Minimal, pemimpin-pemimpin bangsa tak terpengaruhlah. Susahnya, mereka terpengaruh. Jadi, akhirnya, pengaruh mereka atau dampak dari langkah mereka menjadi tidak proporsional dengan jumlah mereka. Yang menjadikan saya khawatir itu bukan pada kekuatan mereka, tapi pada dampak yang tidak proporsional ini. Jumlah mereka kecil, jangan terlalu dianggap serius. Anggap saja enggak ada.

Ini soal lain lagi, Forum Demokrasi atau Fordem apa kabarnya?

Ah, biasa-biasa saja. Memang, dari semula, desainnya itu untuk menjadi semacam polisi lalu-lintas di kalangan mereka yang ingin berjuang untuk demokrasi. La, itu dari berhagai macam lembaga. Jadi, di situ tidak ada semacam kewajiban untuk aktif. Jadi Fordem bukan kelompok aksi, tapi sekadar forum refleksi, tukar-menukar informasi, menyamakan pandangan, memeratakan pemikiran. Jadi, kalau dikatakan, lo (Fordem ) kok sepi-sepi saja, memang sepi. Bila dipandang perlu, ada hal-hal baru yang ingin kami kemukakan, ya, bikin statemen.

Fordem sendiri kan juga dianggap bermasalah?

Enggak apa-apa. Tambah enak.

Tapi, pemerintah akan menertibkan ormas, LSM, atau organisasi yang dinilai bermasalah…

Ya, saya pikir pemerintah itu kurang kerjaan. Terlalu jauh ngurusin. Seperti Forum Demokrasi ditempatkan normor satu. Ada Yayasan Lembaga Pendapat Umum (YLPU), itu kantornya saja sudah enggak ada. Nanti, kalau punya duit, saya yang bikin itu. La, yang begini kok dimasukkan daftar organisasi bermasalah, bikin saya ketawa. Jadi, itu bukan LSM-nya yang bermasalah, tapi polkam-nya. Kok, terlalu ngabis-ngabisin energi begitu. Ini terlalu jauh. Ya, memang ada LSM yang, katakanlah, membuat agitasi atau membuat langkah-langkah yang dinilai bisa menggoyangkan situasi. Tapi, kalau untuk merobohkan negara, enggak bakal. Itu satu. Lalu, kedua, ini kesannya disimpul-simpulkan sendiri, kemudian takut-takut sendiri. Jadi, kayak orang menggambar setan, terus takut sama gambar itu. Konyol, begitu, lo. La, kayak Forum Demokrasi (dipersoalkan), itu kan lucu. Katanya karena tidak terdaftar di Departemen Dalam Negeri. La, bagaimana mau terdaftar kalau dilihat dari latar belakangnya? Ini ada ceritanya. Saya waktu itu diundang pertemuan dengan Kabakin, Wakabakin, empat deputi, sepuluh direktur, kurang apa coba? Nah, di sana, bicara-bicara tentang Forum Demokrasi, kanan-kiri, ngalor-ngidul. Lalu tercipta konsensus. Satu, Fordem bukan organisasi. Dua, dia bukanlah lembaga politik. Tiga, dia tidak punya anggota karen itu juga tidak punya pengurus. Empat, dia bukan atau tidak menjadi oposisi. Lalu, kalau bukan organisasi, tidak, punya pengurus, tidak punya anggota, lalu disuruh mendaftar; ini kan aneh? Ha-ha-ha…. Dengan kata lain, mereka tidak ada koordinasi dengan Bakin rupanya. Padahal, hal itu sudah kami keluarkan di koran. Jadi, waktu habis ketemu dcngan Bakin, saya omong di koran bahwa kami sudah ketemu, dan saya berjanji bahwa Forum Demokrasi akan tetap berpegang pada empat kriteria itu. Jadi, lucu sekali.

Apa mungkin karena menjelang pemilu ada ketakutan berlebih semacam itu?

Di satu pihak, mungkin. Di pihak lain,saya melihat tentang tidak jelasnya yang mereka mau itu apa. Jadi, istilahnya, asal aktif saja. Tapi, enggak jelas arahnya mau ke mana.

Soal kasus wawancara Uskup Belo, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengimbau agar tidak buru-buru memberi cap bahwa Uskup Belo telah mengeluarkan pernyataan yang salah sebelum tahu duduk perkaranya….

Ya, sama saja. Saya juga begitu. Kemarin, saya kan sudah mengatakan begitu. Begini, ya, kita itu harus memperlakukan prinsip praduga tak bersalah. Sampai terbukti benar Uskup Belo bersalah, baru kita mau memproses bagaimana, terserah. Kedua, kita dalam menimbang Uskup Belo harus tahu baik dan buruknya orang itu. Satu sisi kebaikannya, yang saya rasa itu menjadi alasan dia menerima hadiah Nobel, adalah dia dengan usaha keras akhirnya berhasil membuat rakyat Timor Timur itu tidak terpengaruh Fretilin, sehingga tidak ngganggu tentara kita lagi. Dengan demikian, dia membuat konflik militer yang ada itu terhenti. Nah, yang demikian itu kan berarti memperkecil kerugian dan korban. Walaupun bukan dia satu-satunya, dia punya pengaruh besar pada rakyat Timor Timur dalam hal ini. Jadi, sumbangannya tidak kecil tentu terhadap integrasi nasional. Nah, masalah, dia juga sering bersikap kritis kepada pemerintah, terutama kepada ABRI. Ini kekurangan dia. Orang kan harus diambil kelebihan dan kekurangannya. Tapi, bagaimanapun, sebagai putra Indonesia, dia telah menjunjung tinggi nama bangsa dengan memperoleh hadiah Nobel.

Jadi, Anda menilai Belo pantas menerima hadiah Nobel?

Ya, enggak tahu, ya. Saya mau bilang pantas-enggak pantas, saya enggak kenal dia. Mempelajari secara mendalam pemikirannya juga enggak. Saya tahunya cuma itulah, peran dia.

Soal integrasi Timor Timur, menurut Anda, masih banyak PR yang belum diselesaikan?

Oh, ya, banyak. Terutama begini, ya: klaim kedaulatan kita atas Timor Timur baru diterima oleh sejumlah negara. Mayoritas di PBB itu belum mau menerima hal itu. Jadi, itulah PR yang harus dikerjakan. Tentu saja orang punya alasan bermacam-macam. Diantaranya yang paling serius adalah masalah penentuan nasib sendiri yang dilakukan tahun 1975 di Timor Timur apakah itu sudah bisa dianggap memenuhi syarat atau tidak. Di sinilah letak perbedaan antara kita dan mereka yang menolak kedaulatan kita itu. Tapi, persoalannya, bukan sekadar kita merasa benar, tapi bagaimana peran kita itu dapat diterima orang lain. Nah, di sini harus ada kelenturan sikap dengan tetap berpegang pada prinsip. Kita ini suka enggak lentur. Kita bisanya cuma marah dan diam. Jadi kurang efektif. Sebetulnya, Horta itu enggak berhak mendapat Nobel. Dia dapat karena dia memanfaatkan kekakuan pemerintah kita saja. Dia bikin serangkaian insiatif yang kelihatannya seperti benar-benar serius. Dan, pemerintah kita selalu menolak. Dengan kata lain, kita kena dibodohin saja sama Horta.

Kembali ke soal kasus Situbondo, apakah ada konflik agama dalam kasus ini?

Ya, muatan agamanya sebenarnya sangat kecil. Yang terbesar, ya, muatan politiknya itu.

Jadi, ada yang memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan politiknya sendiri?

Ya, barang itu dibikin dari luar. Yang omong begitu Pangdam Brawijaya. Itu direncanakan. Rapatnya di Jember, itu kan di luar Situbondo. Yang kedua, Menteri Agama, dalam pembicaraan-pembicaraan pribadi dengan berbagai orang, menyatakan bahwa yang terlibat di Situbondo itu antara lain orang-orang Madura yang terusir dari Timor Timur dan tinggal di Malang. Itu sesuai dengan keterangan saksi mata di sana, yang mendapat laporannya dari daerah. Ada dua ratusan sepeda motor dengan pelat namor ”N”, itu kan Malang. Kalau di Situbondo kan “P”. Jadi, jelas itu ada unsur luar masuk.

Ada rekayasa pihak tertentu?

Ya, ya.

Apa ini langkah untuk mendiskreditkan NU?

Saya membacanya, yang melakukan (perusakan dan sebagainya itu) kira-kira tidak cukup satu pihak, tapi berbagai pihak dan ada tumpang-tindih kepentingan. Ada yang dalam rangka persaingan pusat-pusat kekuasaan itu sendiri, di pihak lain ada juga yang memang mau ngerjain NU, khususnya saya.

Siapa mereka itu?

Ya, enggak usah disebut namanya.

Katanya, ada juga yang khusus diberangkatkan dari Jakarta?

Saya malah enggak tahu. Kalau ada, ya, lebih lengkap lagi. Lebih lengkap skenarionya, dan lebih lengkap bahwa memang tidak hanya satu pihak. Ada juga yang memang datang dari Surabaya. Tapi, itu enggak penting, siapa mereka itu enggak penting. Yang penting, ternyata kekukuhan masyarakat kita, kemantapan bangsa kita, cukup sehingga tidak mudah dimainkan atau digoyang oleh kejadian semacam itu, proyek-proyek semacam itu. Lihat saja, begitu terjadi, langsung kontak-kontak dijalankan. Langsung ada langkah-langkah untuk menetralisasi. Terakhir, KSAD datang ke Situbondo, tatap-muka dengan para ulama yang saya saksikan sendiri.

Jadi rangkul-rangkulannya dengan KSAD ikhlas, ya?

Ya, ikhlas, sih, ikhlas cuma enggak ada dampak apa-apa. Jangan dibaca sebagai langkah politik. Saya diundang oleh teman-teman, KSAD mau datang ke Situbondo, menjelaskan tentang apa yang terjadi di Situbondo kepada para ulama sana. Sekalian mau nyekar ke makamnya Kiai As’ad. Nah, itu kan kehormatan untuk pesantren. Berarti (kehorrnatan) untuk NU juga. Saya ke sana. Bahwa di sana lalu salaman sama Pak Hartono, lalu ada kesan begini-begitu, ya, namanya juga kesan. Kesan itu kan enggak sama dengan kenyataan.

Apa yang dibicarakan KSAD dengan ulama?

Yang saya senang, KSAD menyebut dua hal. Pertama, keterangannya bahwa melihat pembangunan gereja oleh umat Kristen janganlah seperti (melihat) orang Islam. Orang Islam itu satu kampung cukup satu masjid, karena semua juga salatnya di situ. Karena apa pun alirannya, kalau Islam, salatnya kan satu. Nah, kalau di Kristen, itu enggak bisa karena tata caranya berbeda-beda di antara berbagai aliran. Karena itu, mereka membutuhkan jumlah gereja yang dibandingkan dengan umatnya lebih banyak gerejanya. Yang kedua, pemerintah harus membangun kembali bangunan-bangunan yang dihancurkan, sebagianlah. Artinya, pemerintah mengambil inisiatif. Persoalan dana dari mana, ya, enggak tahu. Persoalannya, apakah hal itu bisa diterima oleh umat Islam. Kenyataannya, ulama-ulama keberatan. Bagi mereka, yang terpenting itu yang sudah dapat izin-lah yang boleh dibangun lagi. Yang tidak, ya, jangan.

Banyak orang bilang, posisi wapres sekarang sangat penting….

Enggak tahulah. Dari dulu, wakil presiden itu penting juga. Jabatan wapres itu terpisah dari jabatan presiden hanya oleh satu detak jantung.

Jadi, kalau detak jantung itu berhenti, otomatis berubah?

La, iya. Orang Inggris bilang begitu. Di Amerika orang bilang Al Gore itu posisinya a heartbeat from the president’s, satu detak jantung terpisah dari kepresidenan.

Karena itu, apa tak perlu ada pengetatan kriteria untuk wapres mendatang?

Enggak tahu. Ngapain mikirin begituan, seperti kurang pekerjaan saja.

Wah, tetap tak berniat berpolitik praktis, tetap berpegang pada khitah?

La, iya ! Enggak perlu repot-repot. Kerjanya NU, menurut muktamar, pertama adalah pendidikan. Yang kedua adalah dakwah. Yang ketiga adalah peningkatan taraf hidup sosial ekonomi warga. Kalau kami mengerjakan yang ketiga itu saja, pahalanya sudah banyak

. Kok, bisa bersikap selepas itu sebagai pimpinan ormas yang begitu besar….

Ya, justru karena saya memimpin ormas yang besar, saya harus berani lepas. Kalau enggak berani lepas dan enggak berani tanggung risiko, kasihan yang dipimpin. Enggak jelas, enggak ada kemajuan.

Sebagai pemimpin ormas besar, Anda begitu sering berpergian, bagaimana dengan waktu untuk keluarga?

Ah, ya, ada. Yang penting itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Anak-anak itu sadar banget apa yang saya ingini, apa yang saya kehendaki. Saya juga demikian. Lalu saling menyesuaikan. Anak saya kan aktif, giat, dan enggak ada permasalahan yang pokok.

Mereka tidak mengeluh?

Ya, namanya anak, ya, complain. Kadang-kadang kangen, ya, complain. Tapi, mereka mengerti. Yang penting anak itu tidak merasa ditelantarkan, tidak merasa disepelekan. Kenapa? Setiap kali mereka membawa masalah, minta pertimbangan, minta duit, atau apa saja-lah, kami memberi perhatian. Kami coba menyelesaikan masalah itu bersama.

Di rumah, sikap Anda bagaimana? Otoriter?

Saya itu memberikan kebebasan kepada mereka, mau apa saja, asalkan tahu persis, satu ini, dua itu. Ada hal-hal, di antaranya pergi ke mana lewat jam sekian harus dikasih tahu di mananya. Kadang-kadang dilanggar, tapi harus ada alasan yang jelas. Yang kedua, pelajaran enggak boleh dilalaikan. Jadi, ada beberapa patokan. Dan, mereka disiplin mengikuti saya. Tidak usah disuruh-suruh. Ada yang saya disiplinkan sekali, yaitu enggak boleh membedakan orang.

Bagaimana dengan Mbah Moeslim, yang katanya guru spiritual Anda?

Yah, enggak hanya Mbah Moeslim, banyak kiai. Di antaranya saya baru dari sana, Madura. Ketemu Kiai Hamsad di Bangkalan. Ia ini pakai bakiak ke mana-mana. Jago silat, pakai bakiak. Kalau orang biasa pakai bakiak kan jatuh. Pengaruh Kiai Hamsad besar sekali. Yang menjemput saya di Kamal, di pelabuhan, 2.000 sepeda motor.

Diarak, dong?

Itu, sih, biasa. Orang NU, sih, biasa. Pernah saya dikawal Landrover, Landrovernya jalan duluan. Di tengah jalan, Landrover itu kehabisan bensin, lalu beli bensin di pinggir jalan. Kami yang dikawal, sih, terus saja jalan, ha-ha-ha….

*)D&R, 23 November 1996